Prof. Romli: Ahok Bisa Kena UU ITE & Telekomunikasi Dugaan Tindak Pidana Penyadapan Illegal

RadarRakyat.co-Ahli hukum Prof. Romli Atmasasmita menyatakan pernyataan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di persidangan lanjutan kasus penodaan agama bisa terkena jerat UU ITE dan UU Telekomunikasi.

Sebagaimana diberitakan, dalam persidangan lanjutan kasus penodaan agama pada Selasa (31/1/2017) kemarin, Ahok menyatakan memiliki data pembicaraan telepon antara Ketua MUI KH Ma’ruf Amin yang jadi saksi kemarin dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ahok mengatakan, pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma’ruf agar Ma’ruf bertemu dengan Agus-Sylviana.

Namun, Ma’ruf membantah adanya telepon itu.

“Saya berterima kasih, saudara saksi ngotot di depan hakim bahwa saksi tidak berbohong, kami akan proses secara hukum saksi untuk membuktikan bahwa kami memiliki data yang sangat lengkap,” kata Ahok dalam persidangan itu.

Link: http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/31/17273531/ahok.akan.laporkan.ketua.mui.yang.bantah.terima.telepon.dari.sby

Prof. Romli mengatakan data/bukti telepon/sadapan pembicaraan telepon yang dilakukan secara illegal melanggar UU Telekomunikasi dan UU ITE.

“Pengacara Hukum ahok tahu ada telpon SBY ke Ketua MUI dari mana? Penyadapan hanya boleh oleh penyidik,” kata Prof. Romli melalui akun twitternya.

Lebih lanjut Prof. Romli menjelaskan:

Pengacara Hukum khan ahli hukum ada ahli hukum pidana di tim Ahok masa tidak tahu illegal wiretapling (penyadapan illegal) diancam pidana?

Mustinya jaksa Penuntut Umum kasus Ahok pertanyakan asal usul informasi tersebut dan melaporkan ke Bareskrim pelanggaran hukum (penyadapan illegal) tersebut.

Putusan Mahkamah Kontitusi tentang sadapan sudah jelas harus oleh penyidik yang berwenang.

UU No 11 tahun 2008 ttg ITE larangan penyadapan ilegal.

Ancaman pidana pelanggaran Pasal 31 UU ITE ancaman pidana 10 tahun denda 800 juta rupiah

UU No 36 tahun 1999 Telekomunikasi Pasal 40 larangan penyadapan.

Pasal 56 ancaman pidana pelanggaran, Pasal 40 maksimal pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

“Berdasarkan UU ITE dan UU Telemomunikasi cukup alasan saksi Kyai Maaruf Amin atau kuasa hukum melaporkan dugaan tindak pidana ke bareskrim,” kata Prof. Romli.

“Terlapor dalam dugaan pelanggaran UU Telekomunikasi dan UU ITE adalah Terdakwa (Ahok) dan kuasa hukumnya karena terdakwa bicara atas pengetahuan Pengacara hukum,” jelasnya. (gr)