“How Long Can You Live With Mesothelioma?”
This question is commonly asked by those who have been diagnosed with mesothelioma, a fatal form of cancer caused by asbestos. Unfortunately, as with most diseases, there is no one answer to how long a mesothelioma patient will live.
Survival Rates for Mesothelioma Are Improving
The good news is that survival rates for mesothelioma patients are improving. A 2015 meta-study looked at 20 years worth of results from 1992 – 2012, and during that period the two major forms of mesothelioma (pleural and peritoneal) have both seen an improvement in survivorship.
RadarRakyat.Info - Media sosial dan isu-isu negatif yang dilancarkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua harus diimbangi serius oleh Pemerintah, apalagi target pembangunan Infrastruktur di 2019 akan menjadikan pergerakan ekonomi untuk warga Papua semakin meningkat.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan tujuan Operasi Opini bukan untuk menyaring informasi terkait kondisi di Papua. Tapi sebagai penyeimbang informasi pembangunan infrastruktur di Papua.
“Oh, nggak (memfilter). Menyeimbangkan, begitu lo. Yang salah jadi seimbang,” ucap Rudiantara di gedung Kemenko Pulhukam, Jalan Merdeka Barat, Senin kemarin.
Rudiantara menilai harus ada keseimbangan informasi di masyarakat antara soal kelompok kriminal bersenjata dan pembangunan infrastruktur di Papua. Rudi memandang, karena penyanderaan itu, informasi soal pembangunan di Papua seolah-olah terhenti.
“Artinya, pemberitaan tentang pembangunan di Papua yang berkaitan dengan infrastruktur, khususnya jalan tol, bandara, kemudian pelabuhan laut dan Palapa Ring (sistem jaringan internet dalam laut). Palapa Ring saja ada lebih 30 kabupaten Papua dan Papua Barat harus selesai dan dioperasikan tahun 2019,” paparnya.
Kata Rudiantara, sederet pembangunan itu merupakan keberhasilan pemerintah. Namun pembangunan itu seolah tertutupi dengan penyanderaan oleh KKB.
“Itu sendiri sebetulnya keberhasilan kita sama-sama membangun, keberhasilan Papua. Hanya karena kemarin (kelompok kriminal bersenjata) seolah-olah ditiadakan (informasi pembangunan). Jadi usaha untuk membangun komunikasi di Papua itu digencarkan lagi,” ujarnya.
“Operasi Opini itu bisa berbagai cara, ya. Medianya bisa media cetak online, medsos, tentunya dengan berbagai media,” imbuhnya.
Rudiantara juga membantah bila dikatakan operasi itu akan menutup otomatis situs online atau akun media sosial yang berbau ‘Kemerdekaan Papua’. Kominfo, kata Rudiantara, akan mengacu pada UU Pers dan Dewan Pers.
“Jadi begini, media itu katakanlah media online atau cetak. Kalau itu produk jurnalistik, kami mengacu pada UU Pers dan jelas dan acuannya adalah mitra saya Dewan Pers, begitu saja,” pungkasnya.
Sementara MenkoPolkam Wiranto menyebut Opini yang beredar di media sosial dinilai sudah meresahkan karena bermuatan spekulasi.
“Kita juga kita melakukan operasi opini, pelurusan opini. Dengan kejadian ini banyak sekali opini yang beredar di masyarakat lewat medsos banyak spekulasi-spekulasi yang muncul,” ujar Menko Polhukam Wiranto kepada wartawan.
Pelaksanaan tugas ini, menurut Wiranto, akan dikomandoi Menkominfo Rudiantara. Namun belum ada penjelasan soal bentuk operasi khusus ini.
“Oleh karena itu, tadi Menkominfo ada di sini kita berikan tugas bagaimana kita meluruskan opini negatif, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Banyak sekali opini yang tidak objektif, opini yang negatif, opini yang membangun kebencian ini akan kita lawan,” sambungnya.
Caranya, menyebarkan informasi soal fakta kondisi di Papua. Contohnya terkait program pemerataan keadilan dan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur serta penyamaan harga kebutuhan bahan pokok.
“Dengan memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat dan dunia internasional itu yang penting, jangan sampai ada tuduhan-tuduhan,” katanya.
“Sehingga jangan sampai ada tuduhan yang biasa kita hadapi bahwa ada kita bersewenang-wenang aparat keamanan. Justru kita melindungi warga negara yang tersandera oleh tadi, kelompok kriminal separatis bersenjata,” kata dia.
Adapun cara dari pemerintah adalah dengan pemberitaan baik mengenai papua yang kerap dilakukan pemerintah. Seperti pembangunan-pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk penyamaan akses masyarakat Indonesia. Misalnya pembangunan infrastruktur dan penyamaan harga pokok.
Hal itu diamini Menkominfo Rudiantara. Menurutnya cara melakukan operasi opini adalah dengan menyeimbangkan pemberitaan bukan dengan filtering. Karena itu ia juga meminta pihak media untuk melakukan pemberitaan berimbang soal pembangunan papua, tidak melulu konflik.
“Saya minta teman media beritakan berimbang keberhasilan papua,” pungkas Rudiantara.
sumber : rk
0 Response to "Banyak Disinformasi Dari Pihak Separatis, Pemerintah Gelar Operasi Opini Papua"
Posting Komentar