Tantangan Bisnis Online dan PHK yang Terjawab

Ilustrasi pekerja digital, Tantangan Bisnis Online dan PHK yang Terjawab

RadarRakyat.Info- Masyarakat Indonesia kini tengah dihadapkan pada kemajuan teknologi yang berdampak pada pola prilaku bisnis. Menghadapi era teknologi digital, baik konsumen maupun produsen perlu melakukan adaptasi agar dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan perilaku transaksi jual-beli barang dan jasa.

Dalam hal ini, ada yang siap ada pula yang tidak.

Kecenderungan atas ketidak siapan para pelaku usaha pastinya akan berdampak pada pola kebutuhan pekerja, yang bisa saja menyasar pada pengurangan karyawan.

Terkait perubahan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal justru berpendapat beda. Ia mengklaim Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena banyaknya terjadi PHK di berbagai sektor.

Ia juga mengatakan tidak benar jika pertumbuhan industri mendekati angka 17 persen.

“PHK besar-besaran di mana-mana, sekarang adalah darurat PHK. Jadi tidak benar kalau dikatakan pertumbuhan industri mendekati angka 17 persen, faktanya PHK terjadi di mana-mana dalam tiga bulan terakhir hampir 50 ribu buruh di seluruh Indonesia telah di PHK,” kata Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (7/10/17).

Said mengatakan, di sektor industri telekomunikasi, ratusan orang sudah mengalami PHK dan bahkan 1.000 orang pekerja tengah terancam PHK. Termasuk juga industri transportasi, retail serta kesehatan.

Pengaruh Bisnis Onlie

Ini yang tak dapat dipungkiri. Pesatnya belanja online menjadi salah satu penyebab maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja ritel. Hal itu disampaikan ahli ekonomi mikro, Dr James Adam itu terkait dengan antisipasi pemerintah terhadap PHK ribuan pekerja ritel.

“Pelaku usaha ritel mengakui kesulitan dengan kondisi (belanja online dominasi belanja konvensional) yang tengah dialami industri jenis ini sampai merambat ke para pekerja ritel di-PHK akibat lemahnya daya beli masyarakat secara langsung ke ritel,” kata James Adam, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Senin (17/7/17).

Keberadaan belanja daring jelas menjadi ancaman bagi pusat perbelanjaan konvensional, sehingga dalam hitungan bisnis harus ada revisi strategi dan daya saing.

Fenomena belanja secara online yang kini meningkat bukan ancaman terhadap keberadaan mal, tetapi bila disinergikan dengan tepat malah akan membawa manfaat yang besar bagi keduanya.

Dengan fenomena yang ada saat ini, tentu saja dibutuhkan kreatifitas lebih untuk mampu bersaing dengan penjual online lainnya. Memulai bisnis hanya butuh keberanian, namun saat menjalankan dan mengembangkannya dibutuhkan ilmu yang sejalan dengan realita saat ini.

Dua bulan lalu Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih menguat. Ada perubahan arus transaksi belanja masyarakat yang perlahan mulai pindah dari cara konvensional beralih ke toko online.

Kepala BPS Suhariyanto, mengungkapkan, realisasi inflasi yang terkendali sebesar 0,22 persen akan mampu menjaga daya beli masyarakat. Untuk diketahui, inflasi pada Juli ini sebesar 0,22 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya 0,69 persen. Artinya daya beli masyarakat hingga saat ini masih dikatakan aman.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo membeberkan, dari data yang dimilikinya, berbagai sektor justru mengalami pertumbuhan. Sebagai contoh, sektor industri tumbuh 16,36 persen dibanding tahun lalu, sektor perdagangan naik 18,7 persen, ekspor dan harga komoditas di sektor pertambangan mulai merangkak dan pulih dengan naiknya 30,1 persen dan sektor pertanian meningkat 23 persen dibanding tahun lalu.

“Angka seperti ini kalau tidak disampaikan, isunya hanya daya beli turun. Saya lihatin siapa yang ngomong? Politik oh enggak apa. Kalau pengusaha murni saya ajak ngomong. Kalau orang politik memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blak-blakan saja,” tegasnya.

Meski demikian, PHK dalam jumlah besar tidak serta merta menggambarkan kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan kaum buruh. Hal tersebut dapat terjadi salah satunya karena transformasi teknologi yang mendorong restrukturisasi sehingga berdampak pada efisiensi jumlah karyawan. rk