Tiga Hal Mendasar yang Perlu Diadopsi dalam Tata Kelola Parpol

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan serta rombongan menggelar pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar

RadarRakyat.Info- Prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah dan pejabat tinggi negara yang diduga terlibat korupsi patut di apresiasi.

Maraknya OTT dilakukan KPK pertanda bahwa kasus korupsi di negara ini semakin gawat. KPK terus membuka topeng buruk para pejabat negara ini yang lebih mementingkan kantong pribadi ketimbang menyumbang demi pembangunan bangsa.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, maraknya OTT kepala daerah yang dilakukan oleh pihaknya, berimbas negatif kepada sebagian partai.

Sebab, setiap pejabat daerah maupun anggota legislatif yang tertangkap oleh KPK, tentunya akan dikaitkan dengan partai politik (parpol) tempat si pejabat bernaung.

Parpol dinilai penting dan menjadi sumber utama calon kepala daerah dalam memroses rekrutmen dan kederisasi kader partai. Karena, Parpol punya kontribusi besar untuk mendorong.

“Kalau saya dengar dari partai selama KPK dua minggu terakhir berkunjung itu, buat partai itu kerusakannya juga lumayan. Begitu kena OTT, disebutlah itu partai politiknya,” katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (18/9/17).

Menyoroti kasus tersebut, KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menawarkan kerja sama dengan parpol agar menjadi partai berintegritas. Selain pengelolaan pendanaan dan keuangan, ada tiga hal mendasar yang perlu diadopsi dalam tata kelola parpol.

Pertama, penyempurnaan sistem etik dan konsistensi penegakannya. Kemudian yang kedua, pembangunan sistem kaderisasi yang terstruktur, baku, dan berjenjang.

“Ketiga, pembangunan sistem rekrutmen pejabat publik yang inklusif dan berjenjang serta terkait erat dengan promosi kader,” jelas Pahala.

Terkait perbaikan pendanaan dan tata kelola keuangan, Pahala menguraikan bahwa parpol merupakan keniscayaan demi terwujudnya tata kelola parpol yang berintegritas.

Sehingga, perwakilan partai di jajaran pemerintahan hendaknya menunjukkan integritas dan keberpihakan pada pembangunan bangsa, bukan justru mengambil keuntungan pribadi yang merugikan negara

Oleh karena itu, KPK mengaku siap bila diminta oleh Parpol untuk memberikan pembekalan bagi para kader yang merupakan calon legislator atau calon kepala daerah.

“KPK memiliki modul modul integritas dan fasilitator. Kami siap dengan training of trainer,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, Golkar selalu melakukan kajian untuk memperkuat kelembagaan partai dan mendorong parpol dapat melakukan fungsinya secara ideal.

“Kita berkomitmen bekerja sama dengan KPK, LIPI, dan lembaga lain agar peran parpol sebagai pilar demokrasi ke depan semakin meningkat,” ungkapnya. (rk)