Ditengah Jokowi ‘Gebuk’ PKI dan Seminar 65 yang Ditolak

Ditengah Jokowi 'Gebuk' PKI dan Seminar 65 yang Ditolak

RadarRakyat.Info- Pembela PKI kembali menunjukkan wajahnya dan tidak ragu lagi ingin merusak pemerintahan. Beredar informasi yang menyebutkan Seminar Sejarah 65 dengan tema “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66” yang rencananya akan membahas sejarah pemberontakan PKI di Gedung LBH Jakarta, Sabtu (16/9/17), menimbulkan reaksi keras dari lapisan masyarakat.

Kegiatan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dikalanggan masyarakat. Meski demikian, masyarakat perlu menahan diri dalam menyikapi polemik yang sedang hangat itu.

Diketahui, dalam seminar itu ingin mengungkapkan kebenaran versi mereka, yakni pembela PKI atas sejarah pengkhiatan PKI pada 1965 yang mereka nilai telah dipalsukan kebenarannya.

Seminar LBH yang juga dihadiri Eks Tapol PKI itu akan membahas latar belakang permasalahan 65 (kontroversi 1948, kontroversi sebelum 1965), G30S/Gestok (kudeta dan tuduhan PKI makar, kudeta merangkak Suharto, berujung pada Supersemar), Sesudah 65 (kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida), serta bagaimana mencari terobosan penyelesaian dan KKR (Rehabilitasi, Rekonsiliasi, Reparasi dan lain-lain).

Mereka terus menerus ingin memutihkan kesalahan PKI. Padahal, Presiden Jokowi sudah memerintahkan untuk ‘menggebuk’ siapa saja yang ingin memunculkan lagi PKI.

“Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu,” tegas Jokowi saat bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Mei 2017 lalu.

Selain itu, mereka juga menuduh bahwa sejarah dibuat oleh yang menang. Mereka terus merekayasa bahwa Orde Baru adalah Penjahat Pembantai. Bahkan, mereka telah menganggap bahwa TNI AD adalah pembunuh Rakyat Indonesia yang tidak berdosa.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, PKI berikut penganut komunisme adalah sekelompok orang yang bermasalah.

Bagaimanapun, negara kita berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Bendera merah Putih. Sehingga, perilaku PKI dan Komunisme Indonesia yang menjadi penyakit dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, sejak awal berdirinya PKI hingga di masa Pemerintahan Jokowi sekarang tidak akan mendapat tempat di republik ini.

Sebab, sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah berdasar Pancasila dan UUD 1945, dan bukan sejarah berdasarkan Seminar PKI.

Kepala Kepolisian Sektor Menteng AKP Ronald Purba mengatakan acara Seminar 65 tak jadi digelar. “Tidak ada acara seperti itu didalam” ungkapnya kepada wartawan di depan gedung LBH Jakarta.

Terkait kegiatan seminar tersebut, sejumlah Ormas Islam yang tergabung dalam Majlis Ormas Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Kramat Raya, serta Gerakan Bela Negara, menolak dengan keras dan tegas atas kegiatan Seminar Sejarah 1965 bertajuk “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66”.

Kegiatan tersebut menurut mereka hanya berkedok kegiatan ilmiah untuk memutarbalikkan fakta sejarah dan membangun opini atau pandangan negatif terhadap negara, pemerintah, dan bangsa Indonesia di mata dunia Internasional, dengan tuduhan, terjadi pelanggaran HAM berat bahkan Genocida yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada penumpasan PKI setelah mereka memberontak pada G30/S PKI 1965.

Menurut Sekretaris Jenderal MOI, Nuruzzaman menegaskan bahwa pihaknya menolak dengan keras dan tegas terkait kegiatan tersebut.

“Dengan maksud memutihkan kesalahan PKI, mereka telah melanggar TAP NO XXV/MPRS/1966 dan Undang Undang No. 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berhubungan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara,” tegasnya di Gedung Dewan Dakwah Indonesia, Kramat Raya, Jakarta, Jumat 15/9/17).

Ia menduga, bahwa ini bisa jadi merupakan PKI wajah baru dengan topeng demokrasi, hak asasi, lingkungan hidup, tidak menentang agama, dan lain lain, tapi sebenarnya ingin mengubah fakta sejarah yang sudah final bagi bangsa Indonesia.

“Kami ingin membantu penegakan konstitusi di bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi yang berkomitmen ‘menggebuk’ semua ormas yang berhaluan komunis. Presiden Joko Widodo juga menegaskan tidak bakal ragu menindak organisasi-organisasi tersebut.

Presiden sangat jelas mengatakan dirinya tidak akan ragu dan akan mengusir keberadaan PKI yang saat ini tengah gencar di suarakan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin memecah belah persatuan NKRI.

Dengan demikian, penolakan ini disampaikan sejumlah ormas Islam demi menegakkan Pancasila, UUD 1945, serta Bhineka Tunggal Ika. Sebab, Indonesia sebagai bangsa berideologi Pancasila tidak akan memberikan celah bagi tumbuhnya paham komunis di di negeri ini. (rk)