RadarRakyat.co-Bukan hanya itu. Tapi ulama dikriminalisasi, tokoh aktivis, puteri Proklamator dan mantan Jenderal senior TNI yang giat menyerukan rakyat melawan kejahatan konglomerat aseng (BLBI) ditangkap dan dijadikan tersangka dengan tuduhan makar!
Lebih keji
lagi umat Islam difitnah radikalisme, intoleran serta anti Pancasila. Media pro
Istana dan berbagai elite PDIP gencar memprovokasi rakyat agar Habib Rizieq
dipenjara, FPI dan HTI dibubarkan.
Ternyata
aksi superdamai oleh jutaan umat Islam telah membuat rezim Jokowi dan PDIP
panik serta gusar. Mereka ketakutan luar biasa menghadapi ghiroh kebangkitan
Islam di republik ini.
Ihwal itu
membuat FPI, HTI, MUI dan jutaan umat yang tergabung dalam GNPF-MUI kini menjadi
incaran berbagai modus kriminalisasi. Istana tidak rela bila Ahok dijebloskan
ke penjara.
Istana dan
dan PDIP yang memiliki kerjasama strategis dengan Partai Komunis Cina dengan
segala cara berupaya memuluskan ambisi politisi keturunan Cina (Ahok) untuk
menang di Pilgub DKI.
Prabowo
Subianto dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai rival PDIP
menyerukan rakyat bangkit merebut kedaulatan politik: “Hegimoni aseng dan laten
PKI harus dihentikan!”
Situasi
jelang Pilgub DKI makin memanas. Rakyat pribumi dan kekuatan jaringan
konglomerat aseng saling berhadap-hadapan. Ketegangan politik tersebut mirip
dengan situasi 1965 dan tragedi berdarah 1998.
Berawal dari
protes ulama dan umat Islam, pelan namun pasti, mulai menyatukan potensi rakyat
dari kelompok agama lainnya. Semua merasakan ketidakadilan atas perlakukan
arogan dan otoriter rezim Jokowi.
Persatuan
rakyat diperlukan sebagai kekuatan solidaritas nasional. Ironi bila umat Islam
dan agama lain terjebak dalam politik adu-domba rezim Jokowi yang bertindak
sebagai petugas partai.
Tegasnya,
desakan REVOLUSI bukan datang dari umat Islam, tapi suara protes itu muncul
dari kesadaran seluruh rakyat untuk menyelamatkan NKRI. Kaum pribumi kian sadar
bahwa NKRI telah dikuasai oleh dominasi etnis dan kelompok terkait.
Atas dasar
itu, gerakan aksi superdami 212 esensinya bukan semata-mata demi kepentingan
kaum muslim. Tapi solidaritas tersebut hadir untuk menyatukan seluruh potensi
rakyat yang menghendaki perubahan.
Perubahan
dimaksut adalah mendesak rezim Jokowi diturunkan, Megawati dan PDIP harus
bertanggunjawab atas kasus BLBI yang telah merugikan rakyat ratusan triliun.
Serta memastikan NKRI dikembalikan pada kedaulatan BANGSA PRIBUMI.
Tanggal 11 Februari
rakyat akan kembali turun ke jalan. Rakyat tersebut adalah kaum pribumi dari
berbagai etnis, agama, golongan, suku dan sebagainya. Bersatulah demi
menyelamatkan NKRI dari praktek rezim dusta Jokowi dan PDIP yang memiliki
kerjasama strategis dengan Partai Komunis Cina!
Faizal
Assegaf
Ketua
Progres 98 (pb)
0 Response to "PASCA AKSI 212, REZIM JOKOWI DUSTAI RAKYAT!"
Posting Komentar