Lemhannas: Parpol Harus Menyerap Aspirasi Konstituen Pemilih

Gubernur Lemhannas Agus Widjojo : Parpol Harus Menyerap Aspirasi Konstituwen Pemilih

RadarRakyat.Info- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai bahwa sistem pemilihan langsung di era reformasi telah meningkatkan kredibilitas wakil rakyat.

Menurutnya, secara umum gejala sekarang adalah mengapa ketika demokrasi ini dibuka ada kesan lebih banyak “Ketidak-tertiban”. Agus mengatakan, DPR, DPD, dan DPRD ini menjadi lembaga yang paling penting dan terkadang juga kontroversial.

Sebab disana merupakan tempat berkumpulnya partai politik yang memenuhi electoral threshold dan bisa mengirimkan perwakilannya di legislatif.

“Di sinilah muncul pertanyaan anggota dewan, sebetulnya loyalitas kesetiaan ini diberikan kepada siapa, apakah kepada rakyat yang memilih, kepada partai yang mencalonkan, ataukah kepada kepentingan umum atau nasional,” ungkap mantan Kepala staf TNI ini, di Ambon, Rabu (11/10/17).

Ia mengatakan hal tersebut jangan sampai membingungkan yang terhormat para anggota DPR, DPD, dan DPRD karena haruslah dipahami sistemnya.

Menurut dia peran partai politik adalah untuk menyerap aspirasi yang ada di dalam masyarakat dan menawarkan kepada konstituwen yang akan memilih di dalam pemilu atau pilkada, dalam artian ideologi atau platform.

“Ideologi itu tidak berarti kapitalisme, komunisme, sosialisme, liberalisme. Bukan itu, ideologi itu berbagai kebijakan yang menganut keberpihakan secara konsisten,” tegasnya.

Sedangkan terkait dengan masalah ketahanan nasional, menurut dia, adalah respon suatu negara terhadap tantangan dan halangan atau pun ancaman dan banyak perubahan geopolitik terjadi yang bergerak secara dinamis dan tidak terpediksi dapat menimbukan kekagetan.

“Harusnya DPRD melalui anggotanya dapat memahami konsep demokrasi demi kepentingan rakyat dan negara dengan tetap meningkatkan fungsi kontrol dan sistem politik yang ada,” katanya.

Sehingga para wakil rakyat yang dipilih melalui proses demokrasi harus menunjukkan loyalitasnya pada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya, bukan kepada partai politik yang mengusungnya agar pembangunan bangsa tidak terkendala kepentingan-kepentingan politik. rk