Bangkitnya Isu PKI jangan Ganggu Pembangunan yang Sedang Berjalan

Muhaimin Iskandar : Bangkitnya Isu PKI jangan Ganggu Pembangunan yang Sedang Berjalan

RadarRakyat.Info- Pada tahun 1965, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Sebab PKI dianggap berkhianat karena ingin menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan menggantikan Pancasila.

Belakangan isu PKI pun terus dingkat, seoalah keberadaannya akan kembali eksis. Namun yang pasti, masyarakat tak perlu khawatir apalagi takut dengan bangkitnya komunisme. Karena, PKI sudah merupakan bagian dari masa lalu, sehingga berita mengenai PKI tak perlu lagi dibesar-besarkan.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, bahwa PKB bersama Nahdatul Ulama (NU) siap mengawal golongan masyarakat menengah ke bawah yang dianggap paling rentan terprovokasi isu PKI.

Cak Imin, sapaan akrabnya mengaku punya beberapa cara mengatasi kekhawatiran tersebut, yakni dengan memberikan sejumlah kegiatan keagamaan dan kultural.

“PKI ini sudah masa lalu, dan kita cenderung apa yang sudah terjadi. Kita amnesti lah, saling memaafkan begitu. Tetapi, tidak boleh dilupakan. Menjadi sejarah pahit yang tidak boleh terjadi lagi,” katanya di Jakarta, Selasa (26/9/17).

Namun hal tersebut, di tegaskan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini tidak boleh menghantui upaya pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Bukan berarti PKI harus dilupakan, namun harus digunakan sebagai pengingat untuk menciptakan pemerataan pembangunan, memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum miskin.

Sementara terkait ajakan nonton bareng film G 30 S/PKI yang di instruksikan Panglima TNI Jenderal, Gatot Nurmantyo, menurut Cak Imin adalah hal yang wajar. Hal tersebut kata dia sebagai upaya pencegahan terhadap tumbuhnya kembali ideologi komunis di tanah air.

Meski demikian, ia mengungkapkan, partainya tidak akan menggelar nonton film G 30 S/PKI seperti yang diinstruksikan Panglima TNI.

“Ya sebagai antisipasi masing-masing punya hak. Mau nonton film atau enggak mau nonton film, kan itu hak demokrasi seseorang. Yang penting kan agar tidak terjadi apa-apa,” jelas dia. rk