11 Kabupaten di NTT Nyatakan Darurat Kekeringan

Kepala Dinas BPHTB NT Tini Tedeus minta 11 Kabupaten untuk membuat proposal anti.

RadarRakyat.Info- Kemarau panjang yang melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membuat sejumlah daerah itu dilanda kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT menyebutkan, sebelas dari 22 kabupaten/kota di NTT dilaporkan darurat kekeringan. Hal itu menyusul sumber-sumber mata air mulai mengering.

Adapun kabupaten yang telah melaporkan darurat kekeringan itu diantaranya Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Rote, Sabu, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya (SBD).

Kekeringan hebat yang melanda di wilayah itu telah berdampak pada kesulitan air bersih bagi warga, terutama yang hidup di pedalaman.

Meskipun ada bantuan tanggap darurat yang dilakukan pemerintah kabupaten, maka itu hanya sebatas men-droping air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak. Sedangkan untuk mandi dan cuci warga harus memanfaatkan sumber-sumber mata air dari sungai atau embung-embung.

Laporan darurat kekeringan itu juga disertai dengan permintaan anggaran sekitar Rp10 miliar, dan sudah diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk dipertimbangkan.

Khusus untuk Flores Timur, laporan darurat kekeringan sudah disampaikan jauh hari sebelumnya sehingga sudah ada bantuan sebesar Rp500 juta untuk daerah di wilayah paling Timur Pulau Flores itu. Namun Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tini Tadeus mengatakan, proposal yang sudah disetujui, yakni dari Kabupaten Flores Timur sebesar Rp431 juta. Anggaran itu berasal dari dana siap pakai (DSP) kekeringan BNPB.

“Proposal kabupaten yang lain, masih berproses di BNPB di Jakarta. Di BNPB pusat tersedia anggaran siap pakai bencana kekeringan, sehingga daerah bisa mengusulkan ke gubernur untuk diteruskan ke pusat,” katanya, Sabtu (2/9/17).

Sementara, khusus untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kota Kupang dan Sumba Barat, juga mengalami kekeringan tetapi tidak dilaporkan ke provinsi karena daerah itu sudah melakukan penanganan melalui APBD tahun 2017.

“TTS dan Sumba Barat ini juga merupakan daerah yang setiap tahun selalu dilanda kekeringan, sehingga pemerintah dan DPRD setempat sudah melakukan antisipasi dengan mengalokasikan dana melalui APBD,” katanya.

Masalah kekeringan di NTT menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air. Oleh karena itu, diharapkan seluruh Kab dan Kota mengambil langkah dalam menghadapi bencana kekeringan pada tahun ini. (rk)