PDIP: Apa yang Salah Jokowi dan Ahok Satu Mobil?

RadarRakyat.Info-Politisi PDIP Arteria Dahlan mengatakan, tidak ada hal yang perlu diperdebatkan terkait Presiden Jokowi mengajak Ahok satu mobil beberapa waktu lalu.

Demikian disampaikan Arteria saat menanggapi kritikan Fahri Hamzah saat Ahok diajak naik mobil RI 1 oleh Jokowi.

"Apa yang salah dengan hal itu, saya bukannya mau bela Ahok lho sebagaimana yang teman-teman belakangan ini banyak bicarakan, saya hanya bicara yang benar dan proporsional," kata dia di Jakarta, Minggu (26/02/2017).

"Kan presiden sedang meninjau proyek MRT yang kebetulan wilayahnya di Jakarta, nah jakarta itu punya pengampu, punya pemerintahan daerah yang dikepalai oleh gubernur yang kebetulan gubernurnya ada, sah dan legitimate, sekaligus mitra beliau, wakil beliau sebelum beliau jadi Presiden, apa yang salah? Kalau dikaitkan dengan pilkada, kan konyol," sambung dia.

Lagian, kata dia, posisi Ahok sebagai gubernur secara hukum pun tak masalah.

"UU pilkada tegas nyatakan incumbent berhenti cuti, artinya aktif kembali setelah masa kampanye, Pak Ahok sah sebagai gubernur, bertemu, jalan bareng bahkan 1 mobil bersama itu sah-sah saja, dalam praktek ketatanegaraan sekalipun tidak ada yang salah, etika ketatanegaraan dan UU Pemerintahan Daerah apalagi, justru memperlihatkan hubungan yang harmonis antara presiden dan gubernurnya," terang dia.

Menurutnya, tidak relevan jika hal tersebut dikait-kaitkan sama status Ahok dalam perkara dugaan penistaan agama.

"Kalau dikaitkan dengan statusnya pak Ahok yang terdakwa, ini lebih ngawur lagi, kita ini negara hukum, paham sama azas dan prinsip hukum yang bersifat universal gak sih? Paham sama azas "presumption of innocence" atau azas "praduga tidak bersalah" dimana seseorang harus dinyatakan tidak bersalah sampai dengan yang bersangkutan diputus bersalah oleh vonis lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap, ini kan pak Ahok masih terdakwa, belum tentu juga bersalah, kok bisa-bisanya Pak Jokowi dianggap berbuat salah dan melanggar etika? Melecehkan lembaga yudikatif? Dimana basis logika berpikirnya? Dimana bangunan konstruksi hukumnya? Saya minta mereka yang berbicara seperti itu mbok ya dipikir sebelum bicara? Kalau sudah terlanjur saya mohon kepada mereka untuk kembali kepada kewarasan berpikirnya. Kasihan rakyat disuguhi pemberitaan-pemberitaan seperti ini," tandas dia.

"Yang bicara etika politik dan lain-lain itu mengerti gak sih, dalam norma hukum itu sudah terkandung nilai etika dan moral, jadi kalau tidak ada pelanggaran hukum ya sejatinya juga tidak ada pelanggaran etika. Itu kan pelajaran filsafat hukum kuliah hari pertama," sindir dia.

Memang, kata dia, Serangan terhadap Jokowi maupun Ahok belakangan ini sulit untuk tidak dikaitkan dengan pertempuran politik di pilkada DKI.

"Saya hanya sayangkan kepada mereka ywng menyerang pak Jokowi dan pak Ahok walau dengan kemasan intelektual maupun kewenangannya selaku lembaga atau pimpinan lembaga negara, belajarlah dari pengalaman pilkada dki putaran pertama, semakin banyak cacian, fitnah dan hujatan kepada pak Jokowi dan pak Ahok, semakin banyak rakyat yang ingin tahu dan mencari kebenaran atas fakta. Warga Jakarta ini luar biasa hebat lho, mereka pemilih yang cerdas, kritis dan rasional. Tidak mudah percaya dan teryakinkan dengan berita-berita dan pandangan-pandangan yang keliru," tandas dia.

Lebih baik, kata dia, semua pihak menahan diri, terlebih tokoh-tokoh masyarakat, buat Jakarta damai, sehingga pemilih bisa memilih dalam ketenangn dengan penuh kecermatan.

"Hindari statement-statment yang menyerang pribadi orang, lebih baik pertempuran difokuskan pada visi misi dan program paslon. Kuliti, kritisi program paslon, apa benar bisa dikerjakan oleh mereka, apakah feasible? Apa urgensi dan relevansinya? Hal-hal seperti ini lebih baik daripada kelihatan rempong ngurusin dan ngomentarin hal-hal yang gak penting," pungkas dia. (ts)