Fahri Hamzah: Aksi 112 Gak Bisa Dilarang-larang

RadarRakyat.Info-Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pelarangan rencana aksi 112 oleh Kapolda Metro Jaya sangat tidak mendasar.

Aksi pada Sabtu, 11 Ferbruari 2017 mendatang merupakan kegiatan yang sah dan konstitusional bagi seluruh warga Indonesia untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.

"Itu (aksi) gak bisa dilarang-larang, ini orang bingung semua termasuk penegak hukumnya bingung," kata Fahri di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

"Polda bingung gak ngerti arahan Polri, Kapolri bingung gak ngerti arahan presiden. Presiden gak bicara, ini orang bingung semua akhirnya cari cara menghibur presiden dengan cara yang tidak-tidak," tambahnya.

Lebih jauh, Fahri menjelaskan, aksi yang tidak boleh itu adalah aksi yang menginginkan anarki atau kerusuhan. Untuk itu, ia meminta Kapolda tidak melakukan provokasi jika aksi 112 akan mengganggu kepentingan umum.

"Rakyat itu biarin aja gak akan bikin rusuh, jangan provokasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan melarang rencana aksi "112" yang diagendakan akan berlangsung pada Sabtu, 11 Februari 2017 oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

Mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal kemudian berjalan menuju Monas dan berlanjut ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) kemudian kembali lagi ke Monas untuk membubarkan diri.

"Kami sampaikan bahwa kami Polda Metro Jaya melarang kegiatan long march tersebut. Sekali lagi kami Polda Metro Jaya melarang karena ada aturan yang menyatakan larangan itu," kata Iriawan di lingkungan lapangan Time Futsal Jakarta, Selasa (7/2/2017).

"Ada UU No 9 tahun 1998 bahwa jalan itu adalah untuk kepentingan umum, makanya kami sebutkan pasal 6 berbunyi bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum harus memenuhi ketentuan dan wajib bertanggung jawab. Pertama menghormati hak kebebasan orang lain, di sana orang bebas berjalan tapi terganggu dengan long march karena massa yang besar," ungkap Iriawan. (ysc)