Ahok Sebut Jokowi Tak ada Kaitan Dengan Kasus Dana Pramuka Sylviana

Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, pertanggungjawaban penggunaan dana hibah bukan dibebankan kepada pemberi, dalam hal ini Pemprov DKI. Sehingga siapapun yang menandatangani pemberian dana tersebut tidak ada kaitannya.

Ahok, sapaan Basuki, menjelaskan, dalam kasus dana hibah Kwarda Pramuka DKI tahun anggaran 2014 dan 2015 memang ditandatangani Joko Widodo. Namun, bukan berarti mantan Wali Kota Solo itu harus mempertanggungjawabkan penggunaannya.

"Mana ada nyeret Pak Jokowi? Dia ( Sylviana Murni) ngomong gitu? Enggak ada hubungannya kok," katanya di Blok M Square, Jakarta Selatan, Minggu (22/1).

"Kalau tanda tangan kasih hibah, kan enggak ada urusan. Emang kita kasih hibah kok. Kalau (penggunaan atau pengelolaan) hibah enggak bener-bener, urusan-urusannya yang nerima," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta Sylviana Murni mengklarifikasi penggunaan dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014 dan 2015. Dia meralat surat Bareskrim per 18 Januari 2017 tentang Permintaan Keterangan dan Dokumen yang disebut sebagai dana bansos.

Sylviana mengatakan, pemberian dana hibah kepada Kwarda Pramuka DKI mengacu kepada Keputusan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2013-2018 per 14 Februari 2014. Bahkan saat itu Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Gubernur DKI Joko Widodo.

"Dalam diktum keduanya tertulis biaya operasional pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta dibebankan kepada APBD melalui belanja hibah," tutur Sylviana melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/1)(mdk)