Papua adalah NKRI, HUT OPM Ditolak oleh Tokoh Papua

Lamanberita – HUT Kemerdekaan Papua ditolak tokoh-tokoh Papua terhadap peringatan 1 Desember oleh OPM.

Para tokoh adat di kabupaten Jayapura dengan tegas menyatakan sikap menolak anggapan segelitir orang yang menyebut 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Bangsa Papua sebab sejarah telah mencatat bahwa Papua sudah menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tokoh adat Papua lewat pernyataan sikapnya menyatakan sejumlah hal diantaranya, menolak dengan tegas tanggal 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua atau hari TPN-OPM, dan mendeklarasikan bahwa tanggal 1 Mei 1963 sebagai "Hari kembalinya Irian Barat" ke pangkuan ibu pertiwi NKRI dan hendaklah tanggal tersebut diberlakukan sebagai hari libur untuk seluruh Papua.

“Kami menolak dengan tegas seluruh kegiatan dan aktivitas kelompok politik maupun kelompok bersenjata serta ormas-ormas yang tidak pro-NKRI yang bertujuan untuk memecah belah dan merusak rasa persaudaraan kami masyarakat Papua dan Bangsa Indonesia. Kita harus mengingat sejarah bangsa, bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang telah diperjuangkan oleh seluruh pahlawan bangsa dari berbagai suku, ras, agama dan bahasa. Selama ini, berbagai kelompok dan ormas yang tidak pro-NKRI telah melakukan kebohongan dan provokasi terhadap masyarakat Papua untuk mendukung Papua memisahkan diri dari Indonesia. Mereka meracuni masyarakat Papua dengan dalih Papua akan lebih maju dan sejahtera jika mendirikan negara sendiri. Padahal ini adalah tipu daya dari kelompok yang ingin menguasai Papua,” ujar Ondoafi Waena yang juga sebagai Ketua Barisan Merah putih Papua, Ramses Ohee dalam Jumpa pers di Pendopo Yahim Sentani, Selasa (28/11/17).

Ramses atas nama tokoh adat Papua, menyerukan kepada semua pihak separatis mulai dari kelompok politik maupun kelompok bersenjata agar menghentikan semua aksi atau demo yang menyerukan kemerdekaan Papua, karena kegiatan aksi makar ini tidak dapat mensejahterakan orang Papua dan hanya menimbulkan perpecahan bagi Bangsa Indonesia sekaligus masyarakat Papua di tanah ini.

“Mari kita membangun tanah Papua menjadi tanah yang subur, maju dan damai bagi generasi penerus kita, bagi anak dan cucu kita masyarakat Papua,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayapura, Marthinus Maware, SH Menyampaikan bahwa pihaknya mengutuk segala bentuk politisasi agama dan cara-cara kekerasan TPN OPM yang telah menciptakan situasi di berbagai wilayah di Papua menjadi tidak kondusif. Dinamika politik yang terjadi sekarang ini cenderung menggunakan agama sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, sehingga telah merusak agama sebagai ranah yang suci, baik, adil dan damai.

“Agama harusnya dapat memurnikan dunia politik dan tidak sebaliknya justru membuat politik tampak kotor dan tidak beradab,”ungkap Maware.

Marthinus juga mendesak kepada pemerintah untuk bertindak tegas terhadap semua pihak yang akan merongrong Pancasila, kebhinekaan, UUD 1945 dan memecah belah masyarakat dengan berbagai isu agar segera dibubarkan. Pemerintah tidak boleh takut, apalagi kalah dengan kelompok-kelompok yang membawa ideologi, ajaran, dan doktrin yang bertujuan untuk menghancurkan bangsa ini.

“Kami berharap kepada para penegak hukum agar mereka benar-benar menjaga independensi dan tidak terpengaruh dengan berbagai tekanan dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat di Papua,”tandasnya.

Sementara itu, Ondoafi Kampung Sosori yang juga Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Boas Assa Enok mendesak pemerintah untuk merubah regulasi dalam prioritas pembangunan di wilayah Papua agar sesuai dengan karakteristik SDM beserta SDA yang ada di wilayah Papua. Selain itu, pemerintah juga harus memberi perubahan khususnya karakter bagi masyarakat di Papua agar dapat membangun daerahnya secara mandiri.

“Hal ini dilakukan agar pembangunan di wilayah Papua dapat menguntungkan masyarakat Papua secara umum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” desaknya.

Sedangkan, Ondoafi Kampung Putali, Monim mengajak kepada semua pihak, khususnya kepada para mantan pejuang, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, pemuda dan perempuan Papua untuk saling bekerjasama memberantas kelompok separatis yang ingin merugikan masyarakat Papua dengan dalih kemerdekaan dan kesejahteraan yang hanya merupakan tipu daya kelompok separatis dan politik yang merugikan masyrakat.

Serta mengajak kepada seluruh masyarakat Papua agar tanggal 1 Desember tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

“Kita sebagai bangsa Papua hendaknya mengsyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita berupa kekayaan alam. Dalam bingkai NKRI kita merajut kasih membangung kebersamaan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai sebagai wujud persatuan kita,” cetusnya.