Jokowi Intruksikan PLN Lakukan Efisiensi Agar Masyarakat Tak Terbebani

Jokowi Intruksikan PLN Lakukan Efisiensi Agar Masyarakat Tak Terbebani

RadarRakyat.Info- Pemerintahan Joko Widodo terus berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia secara merata dan berkeadilan. Karena itu, Presiden Jokowi meminta PT PLN (Persero) melakukan berbagai efisiensi dalam memproduksi listrik, agar masyarakat tak terbebani dengan tarif yang tinggi.

Jokowi mencontohkan salah satu langkah efisien yang harus dilakukan PLN adalah, seperti menekan biaya logistik terkait transportasi angkutan batu bara, sehingga bisa lebih murah dan hemat.

Namun, jika PLN tidak efisien, Jokowi menekankan, maka biaya pokok produksi (BPP) akan menjadi lebih tinggi. Akhirnya, tarif listrik meningkat, dan ujungnya membebani masyarakat.

“Saya titip, PLN masalah efisiensi agar semua biaya yang ada dicek betul secara detail,” ujar Presiden Jokowi saat acara peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Serang, Banten, Kamis (5/10/17).

Tak hanya berpesan kepada PLN, Jokowi pun meminta Kementerian ESDM agar mengaliri listrik ke seluruh daerah di Indonesia. Hal itu dikarenakan, masih ada beberapa daerah yang belum merasakan aliran listrik.

“Masih banyak, terutama saudara-saudara kita yang belum dialiri listrik dan saya sudah perintahkan Kementerian ESDM, agar itu bisa diprioritaskan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir mengatakan, pihaknya telah menjalankan efisiensi dari berbagai sektor termasuk menurunkan harga perjanjian jual beli listrik kepada swasta.

“PLN berhasil menurunkan harga PPA (power purchase agreement) pembelian listrik swasta sejak 2015, salah satunya pembelian listrik di PLTU Jawa 7 yang dapat ditekan hingga 4,4 sen dollar AS per kilo watt hour (kwh),” jelasnya.

selain melakukan efisiensi diberbagai sisi, Sofyan menambahkan, PLN juga mampu meningkatkan kontribusi kepada negara. Adapun kontribusi PLN kepada negara selama 2015 hingga 2017 mencapai Rp160 triliun.

“Selama dua tahun terakhir, besarnya subsidi turun menjadi sekitar Rp50 triliun per tahun dimana sebelumnya subsidi listrik sekitar Rp100 triliun per tahun. Kontribusi total pajak selama 2,5 tahun sekitar Rp71 triliun. Kontribusi dividen sekitar Rp8 triliun,” papar Sofyan. rk