Arahan Jokowi kepada Jajarannya, Jaga Tutur Kata dan Fokus Kerja

Dalam Rapat Kabinet Arahan Jokowi kepada Jajarannya, Jaga Tutur Kata dan Fokus Kerja

RadarRakyat.Info- Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh jajaran kabinet untuk fokus pada tugas masing-masing dan menjaga situasi politik yang kondusif. Sehingga masyarakat tidak khawatir dan bingung.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/17). Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar jajarannya tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi.

“Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut dan udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing,” tegasnya.

Apabila belum menemukan titik temu di tingkat Menko atau antar lembaga, Jokowi meminta kepada jajarannya berkonsultasi ke Wakil Presiden Jusuf Kalla, namun jika tidak selesai, Jokowi mempersilakan datang menemuinya.

Oleh sebab itu koordinasi yang sehat antar lembaga kementerian dan antara pemerintah dengan masyarakat menjadi hal yang sentral untuk membangun Indonesia secara komprehensif.

“Perlu saya ingatkan, tahun 2018 sudah masuk tahun politik, ada pilkada, ada tahapan pileg, ada tahapan pilpres sudah masuk. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan melakukan hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja sudah,” katanya.

Saat menyampaikan arahannya, Presiden Jokowi tidak menyebut secara detil terkait kasus tertentu. Seperti diketahui, belakangan, terjadi kegaduhan soal pernyataan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo yang menyebut adanya institusi non militer yang memesan 5000 pucuk senjata.

Pernyataan tersebut disampaikan Gatot secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan, Jumat (22/9/17). Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial.

Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk tidak melakukan penyebaran isu-isu kontroversial yang dapat menimbulkan instabilitas sosial politik sehingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program-program strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. rk