Tekan Potensi Kehilangan Pendapatan, Jonan Minta Efisisensi Perawatan PLN Dikurangi

Tekan Potensi Kehilangan Pendapatan, Menteri ESDM Ignatius Jonan Minta Efisisensi Perawatan PLN Dikurangi

RadarRakyat.Info- Meski akan kehilangan pendapatan hingga Rp5 triliun setiap tahunnya, PLN tetap tidak akan menaikan harga tarif dasar listrik (TDL) hingga akhir tahun 2017.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan menjelaskan, pertimbangan daya beli masyarakat membuat pemerintah masih menahan TDL. Namun, dampak dari tidak adanya kenaikan TDL bakal berpengaruh pada penghasilan yang didapat PLN.

Hal tersebut, kata Jonan mengacu kepada arah Presiden Joko Widodo yang sudah memutuskan sampai akhir tahun sekitar Oktober sampai 31 Desember 2017 tarif listrik tetap tidak naik.

Jonan menyebut bahwa PLN setiap tahunnya bisa meraih laba mencapai Rp300 triliun. Jadi jika kehilangan Rp5 triliun menurut dia bukan persoalan, karena dari sisi ekonomi, PLN masih baik. Hanya saja, Jonan meminta PLN harus bisa lebih efisien dalam biaya-biaya perawatan untuk menekan potensi kehilangan pendapatan tersebut.

Selain itu, penurunan pendapatan juga tidak akan berpengaruh pada program 35 ribu Mega Watt yang menjadi proyek besar pemerintah. Sebab, anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini tidak harus tuntas pada 2019, tetap bisa diselesaikan bahkan pada 2024.

Lebih jauh dijelaskan Jonan, proyek ini juga tidak seluruhnya bakal dikerjakan PLN. Dari total 35 ribu Mg watt, 25 ribu Mg watt diserahkan kepada pihak swasta, dan sisanya baru digarap oleh PLN.

“Kalau PLN investasinya dirasa berat ya sudah diserahkan saja kewasta, nanti kita evaluasi lah,” ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/17).

Sementara dari informasi yang diterima Jonan, pertumbuhan kebutuhan listrik setiap tahunnya mencapai 6-7 persen. Untuk semester pertama 2017 kenaikannya baru 2,5 persen.

Oleh karena itu, Jonan yakin pada akhir tahun kebutuhan akan listrik bisa tumbuh hingga lima persen. Pertumbuhan kebutuhan listrik ini dipengaruhi dengan kecepatan pemerintah membangun satu per satu proyek 35.000 Mg watt. rk