PT Pindad: Senjata yang Dipesan BIN Spek nya Beda dengan TNI

Sekretaris PT Pindad, Bayu Fiantoro: Senjata yang Dipesan BIN Spek nya Beda dengan TNI

RadarRakyat.Info- Sekretaris Perusahaan PT Pindad, Bayu A. Fiantori membenarkan adanya pemesanan senjata yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Lembaga intelijen tersebut memesan 517 pucuk senjata.

Bayu mengatakan, 517 senjata laras panjang tersebut masih ada di PT Pindad dan belum dikirim. Selain BIN, Polri juga berencana memesan senjata dari PT Pindad sebanyak 5000 pucuk.

“Benar, ada kontrak dengan PT Pindad untuk BIN, 517 (pucuk senjata). Polisi rencananya 5000 pucuk tapi kontraknya belum ada,” kata Bayu, Senin (25/9/17).

Namun, Bayu enggan menyebutkan jenis senjata yang dipesan oleh BIN dan Polri. Hanya saja, Ia menegaskan bahwa jenis senjata tersebut berbeda spesifikasinya dari yang dimiliki TNI.

“Standarnya berbeda dengan TNI, untuk melengkapi operasional mereka,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menegaskan polemik soal pembelian senjata itu hanya masalah komunikasi yang belum tuntas antara Mabes TNI, Mabes Polri, dan BIN. Wiranto berharap polemik itu tidak dipolitisasi lagi.

Wiranto membantah berbagai spekulasi yang beredar seperti Indonesia sedang dalam keadaan genting, karena ada suatu kelompok yang ingin menganggu ketertiban dan keamanan nasional.

“Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN dan bukan buatan luar negeri,” katanya.

Wiranto menambahkan, senjata itu juga dibeli oleh BIN dan bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah dengan menggunakan APBN. “Ini juga menggunakan anggaran APBN. Jadi bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pengadaan senjata selain untuk polisi dan TNI, mekanismenya harus dilakukan melalui Polri.

Sedangkan instansi non militer yang juga memerlukan senjata api dalam bertugas antara lain Badan Intelejen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, dan Bea Cukai.

Dijelaskan Setyo, Polri bisa merekomendasikan apakah senjata itu sebaiknya dibeli di dalam atau luar negeri. Jika pengadaan dari luar negeri, nanti akan dibuatkan surat izin impor.

“(Kalau di dalam negeri) Polri membuat rekomendasi ke Pindad bahwa boleh BIN membeli sekian-sekian dengan jenis ini,” kata Setyo.

Kemudian, setelah senjata-senjata tersebut dibeli, tak bisa serta merta diserahkan kepada BIN. Polri akan mengidentifikasi seluruh senjata dan melakukan pengecekan sampai kepada surat izin. Kendati demikian, untuk 500 senjata yang dibeli BIN, Setyo menyebut sudah sesuai prosedur.

Seperti diketahui, polemik tersebut muncul pascaberedarnya rekaman pernyataan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo saat acara silaturahmi para purnawirawan jenderal dan perwira aktif TNI. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk dengan mencatut nama Presiden Jokowi.

Meski demikian, Gatot menegaskan bahwa pernyataannya itu bukan untuk publik. Sehingga, ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu. rk