Sejak era Bung Karno, wacana pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya sudah mencuat. Kini, wacana itu kembali muncul. | RADAR RAKYAT -->

Sejak era Bung Karno, wacana pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya sudah mencuat. Kini, wacana itu kembali muncul.



 Ilustrasi pemungutan suara (Rengga Sancaya/detikcom)

RadarRakyat.Info-Ketua GP Ansor DKI Jakarta Abdul Aziz menyatakan komitmen Ansor dan Banser mengawal Pilkada DKI agar berjalan aman dan damai. Abdul Aziz menyebut GP Ansor DKI sudah membangun 47 posko di kelurahan yang dianggap rawan gesekan massa.

Abdul Aziz menyebutkan 47 titik tersebut meliputi di Jakarta Selatan 21 titik, Jakarta Timur 16 titik, dan Jakarta Utara 10 titik. Tujuan dibuatnya posko tersebut adalah menjamin penyelenggaraan Pilgub DKI berjalan tanpa ada intimidasi pada pendukung salah satu paslon.

"Saya mau laporkan, Ansor sudah pasang posko di 47 titik kelurahan yang menurut kami rawan atas kekerasan dan radikalisme agama. Hasil pantauan kami, ada 47 titik kelurahan yang rawan terhadap isu gerakan radikalisme agama," kata Abdul Aziz di kantor GP Ansor, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).

"Di Jakarta Selatan 21 titik, Jakarta Timur 16 titik, dan Jakarta Utara 10 titik. Poskonya isinya tentang kami siap mengawal pilkada damai di DKI tanpa intimidasi," imbuhnya.

Abdul Aziz juga menyatakan GP Ansor menolak cagub yang didukung oleh kelompok Islam fanatik dan garis keras. Alasannya, Islam fanatik dan garis keras akan merusak tatanan NKRI dan demokrasi yang ada di Indonesia.

"Kami sangat menolak cagub yang didukung kelompok Islam radikal dan garis keras. Kalau Ansor, Banser lapar biasa, dihina dari zaman Gus Dur karena membela minoritas sudah biasa. Tapi kalau merusak tatanan NKRI dan demokrasi, kita siap melawan. Karena pendiri Ansor dan NU ini pendiri NKRI," ujar Abdul Aziz. (detik)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Sejak era Bung Karno, wacana pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya sudah mencuat. Kini, wacana itu kembali muncul."

Posting Komentar