Normalisasi Sungai ala Ahok Merusak Lingkungan

RadarRakyat.Info-Normalisasi sungai di Jakarta masih berjalan lamban. Dari 14 sungai yang melintasi Ibukota, hanya Sungai Ciliwung saja yang sudah digarap. Itu pun baru mencapai 42 persen saja.

Sedangkan sungai lainnya, yakni Kali Mookervaart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Grogol, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, Kali Cakung, dan, Kali Malang belum dinormalisasi.

"Baru Sungai Ciliwung yang dinormalisasi. Itu pun sebagian. Sedangkan sungai lainnya belum," ujar Nirwono Joga, selaku Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti.

Nirwono juga mempertanyakan cara normalisasi sungai yang menurutnya justru merusak lingkungan. Sebab normalisasi sungai di era Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok, dilakukan dengan cara pembetonan (betonisasi) di sisi-sisi sungai.

Akibatnya menghancurkan ekosistem di pinggiran sungai, serta membuat air langsung mengalir ke laut dan tidak bisa terserap ke tanah.

"Apa yang dilakukan dengan betonisasi itu justru membunuh diri ekologis, lingkungan malah rusak," katanya.

Proyek normalisasi Sungai Ciliwung dilakukan di sepanjang 19 kilometer mulai dari Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan sampai dengan Manggarai, Jakarta Timur. Dengan pengerukan, pelebaran sungai, dan pembangunan turap beton di sisi kanan-kiri bantaran sungai.

"Betonisasi justru membuat air makin kencang sehingga tidak terserap dan terhambat. Selanjutnya, akan banyak sedimentasi saat musim hujan dan arus air yang bertambah kencang, namun saat musim kemarau tidak banyak air karena langsung menyusut," bebernya.

Dampak lainnya, lanjut Joga, ekosistem di tepian sungai akan mati karena sisi kanan-kiri bantaran sungai di beton. Binatang liar, di antaranya ular, biawak, dan lainnya akan mati yang selanjutnya akan mempengaruhi ekosistem.

Hal tersebut, kata dia, terjadi di negara-negara di Eropa pada dasawarsa '80-an dimana negara-negara di sana membeton bantaran sungai.

"Saat itu terjadi ledakan penyakit lingkungan, ekosistem mati, dan warga di sekitar sungai terkena penyakit," terang dia.

Lebih jauh, imbuhnya, saat negara-negara Eropa meninggalkan betonisasi, membongkar beton di sisi sungai, dan mengembalikan vegetasi alami sungai dengan restorasi sungai, Jakarta justru melakukan sebaliknya.

"Apa yang kita lakukan ini ketinggalan zaman. Pelaksanaan normalisasi yang dilakukan ini hasil perencanaan 20 tahun lalu, tetapi baru dilaksanakan karena baru bisa relokasi. Padahal itu kesalahan yang dilakukan Eropa. Harusnya dievaluasi dulu," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Nirwono, proyek yang diprakarsai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan pemerintah daerah Jakarta itu berjalan tanpa mengantungi izin AMDAL BPLHD Jakarta.

"Berarti ada pelanggaran. Ini contoh yang buruk. Padahal kalau ada AMDAL pasti ketahuan kalau perencanaannya tadi ada kesalahan," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna memberikan solusi, agar Jakarta bebas banjir. Salah satunya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menciptakan kerjasama yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan begitu berbagai kesulitan yang terjadi, seperti pembiayaan penanganan banjir serta sumber daya manusia dapat ditangani bersama.

"Kerjasama dengan pemerintah pusat harus benar-benar kuat. Jangan jalan sendiri sendiri. Sekarang normalisasi yang kerjakan Pempus. Jadi kalau tanggung jawab ini Kementerian PU maka otomatis antara PU dan daerah harus kompak seperti bangun waduk itu tanggung jawab siapa pusat, provinsi atau kabupaten kota," tegas Yayat.

Kemudian, Yayat juga menyarankan mengenai dana sumbangan Pemda DKI kepada Kota Bogor harus jadi prioritas untuk menanggulangi permasalahan banjir di kedua kota di Indonesia itu. Karena salah satu penyebab banjir DKI adalah air kiriman dari Bogor.

Jadi Bogor harus dibantu dalam membenahi ancaman air penyebab banjir Jakarta dengan membuat waduk dan tangkapan air di sepanjang aliran sungai.

"Selama ini nggak sumbangan dari DKI ke Bogor dulu dijanjikan Rp 100 miliar bagaimana realisasi janji itu bisa diwujudkan? Karena dalam penyerapan ternyata tak jalan tak semuanya bisa diwujudkan," paparnya.

Dengan begitu, kepada siapapun yang nantinya menjabat Gubernur DKI Jakarta, Yayat menegaskan harus membuat master plan bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah banjir yang merugikan masyarakat Jakarta. (jpnn)