Kapolri: Ormas Islam Besar Tak Mau Ikut Aksi 112

RadarRakyat.Info-Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjend TNI Teddy Lhaksmana melakukan rapat koordinasi di Mapolda Metro Jaya, terkait aksi Sabtu besok, 11 Februari 2017, atau disebut aksi 112.

Dalam konfrensi pers usai melakukan rapat tersebut, Tito mengatakan, aksi 112 hanya akan diikuti sekelompok masyarakat saja. Bahkan, Tito menyebut organisasi masyarakat (ormas) Islam mainstream, atau ormas besar tak ikut ambil bagian dalam aksi ini.

"Jadi, kalau beberapa ormas Islam mainstream yang besar seperti Muhammadiyah, ketuanya Pak Haedar Nahsir tidak mendukung aksi ini. Dari Rais A'am PBNU, juga jelas menyampaikan tidak mendukung aksi ini. Demikian juga, MUI, bahkan menyarankan lebih baik membatalkan," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jumat 10 Februari 2017.

Menurutnya, pertimbangan para ormas Islam mainstream ini tak ikut aksi 112, karena pengumpulan massa erat hubungannya dengan masalah politik Pilkada dan keberatan masalah keagamaan dikaitkan dengan politik Pilkada.

"Berkaitan dengan itu, beberapa waktu lalu, elemen masyarakat ini berupaya melakukan longmarch dari monas ke Bundaran HI. Dan menanggapi rencana tersebut, Panwaslu DKI, KPUD DKI, Plt Gubernur, Kapolda, dan Pangdam sudah melakukan jumpa pers yang isinya melarang aksi tersebut, karena potensial melanggar UU Pilkada, sekaligus juga melanggar UU No 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum khususnya pasal 6," katanya.

Mantan Kepala BNPT ini mengatakan, aksi longmarch pada Sabtu besok dapat mengganggu ketertiban masyarakat. "Apalagi, mengusung isu politik. Oleh karena itu, tegas dari instansi tadi menyampaikan dilarang," katanya.

Ia pun mempersilakan, jika aksi yang awalnya longmarch diubah dengan aksi keagamaan di Masjid Istiqlal, dengan diisi tausiah dan ibadah. "Untuk itu, kegiatan yang perubahan ini sepanjang tidak melanggar hukum, dapat dilakukan," katanya. (viva)