RadarRakyat.Info-Presiden Jokowi mengeluh demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan. Akibatnya, banyak penyimpangan terjadi seperti politisasi isu Suku, Agama dan Ras (SARA).
Terkait hal
tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah
mengatakan, bahwa tak seharusnya Jokowi menyalahkan demokrasi yang susah payah
didapat Indonesia.
"Demokrasi
itu jangan disalahkan. Demokrasi itu kita dapat berdarah-darah, terus bilang
demokrasi kebablasan, salah itu. Yang disalahkan itu hukum, dan yang
menyebabkan hukum itu salah itu ya pemerintah," kata Fahri di DPR,
Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.
Oleh karena
itu, Fahri meminta Jokowi tidak mengeluh atas kondisi demokrasi di dalam
negeri. Salah satu alasannya, dia adalah pihak yang punya kekuasaan. "Itu
soal dirinya sendiri bukan soal rakyat. Jangan salahkan manusia, salahkan
pengaturnya, negaranya," kata dia.
Ia juga
meminta agar Jokowi mengkritik dirinya sendiri. Sebab, menurut Fahri sebagai
eksekutif dan sebagai penyelenggara negara, Jokowi gagal memberikan keadilan
bagi rakyat.
"Tegakkan
hukum yang adil. Kan kita lihat hukum ini main-main, begitu menyangkut
orang-orang tertentu enggak jadi, begitu menyangkut orang tertentu cepat.
Termasuk kriminalisasi ulama," kata Fahri.
Fahri
mengingatkan bahwa apabila negara hukumnya tidak tegak maka negara akan kacau.
Sebab, premanisme akan merajalela.
"Tapi
kalau hukum ditegakkan, hukum diadilkan, keadilan ada di mana-mana, maka
manusia akan menemukan ketenangan, harmoni akan tercipta dan tidak ada yang
merasa dizalimi."
Sebelumnya,
Presiden Jokowi menyebut demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan. Dia
menyampaikannya saat pidato di acara pelantikan pengurus Partai Hanura periode
2016-2020, di Sentul International Convention Center Bogor Jawa Barat, Rabu 22
Februari 2017. (nvc)
0 Response to "Bukan Demokrasi yang Salah Tapi Jokowi"
Posting Komentar