RadarRakyat.Info-SAYA terkejut Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mengancam para pengeritiknya yang beredar luas di Sosmed. Sebab, saya juga termasuk pengeritiknya yang coba memberi masukan bagaimana masalah negara dijalankan sesuai aturan mainnya, tanpa mens rea atau niat makar. Jika benar ancaman itu, niscaya celakalah saya. Tapi tunggu dulu. Yang dimaksud LBP adalah intelektual, saya gerbong aktivis.
Kata tajuk
film, "Ada apa dengan LBP memusuhi kaum intelektual?" "Ada apa
dengan LBP yang di kalangan aktivis lebih dikenal sebagai The Real President?
Dewasa ini,
pembisik Presiden Jokowi ada empat tokoh. Yaitu 1. LBP, 2. Kapolri Tito
Karnavian, 3. Staf ahli KSP Gories Mere, dan 4. Oesman Sapta Odang (OSO) yang
kini Wakil Ketua MPR RI. Semua pemikir ini berada di bawah komando LBP.
Terkini yang
menjadi konsen LBP adalah meneruskan proyek reklamasi dan reformasi migas.
Keduanya merupakan tupoksi LPB sebagai Menko Maritim. Saya kira di dua soal itu
LBP gusar kepada intelektual, terutama kritik pencopotan Dirut Pertamina secara
serampangan.
Reklamasi
Proyek
reklamasi pulau Jakarta, LBP gagal. Proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini
berhenti ketika Menko Maritimnya dijabat Rizal Ramli. Rizal menghentikan proyek
itu setelah terbongkar tanpa izin zonasi, terjadi korupsi, dan didemo
masyarakat terkait Ahok (yang menjadi public enemies). Rizal kemudian diganti
LBP. Tapi proyek itu tetap mandeg. Sedianya pulau reklamasi itu untuk hunian
1.860.000 hoasan (Cina Daratan) yang dengan suara hoasan itu dapat dipastikan
gubernur Jakarta ke depan adalah Cina. Karenanya dimusuhi oleh pribumi dan
diusulkan menjadi hutan mangrove.
Selaku the
real presidente, LBP mengurus segala hal, termasuk mengurus soal Ahok kepada
Ketua MUI KH Makruf Amien yang terkena sadapan lawyer Ahok. Bisa dimaklumi,
karena hubungan mesra LBP dengan Jokowi telah terjalin sejak menjadi kongsi
dalam dagang mebel. Di regime Presiden Gus Dur, LBP menjadi Menteri
Perdagangan, seusai itu bikin perusahaan bersama anak Presiden Jokowi.
Wamen ESDM
Di ESDM, LBP
sukses menempatkan Archandra Tahar menjadi Wamen ESDM. Archandra yang masuk
menjadi Wamen, memanfaatkan keriuhan Demo Bela Islam 411. Ia luput dari
perhatian Sosmed yang sibuk dengan berita demonstrasi. Tak seperti ketika ia
menjadi Menteri ESDM, terpaksa dicopot karena terjungkal oleh UU No 39/2009
tentang Kementerian Negara di mana ia adalah warga negara Amerika Serikat.
Archandra masuk lagi menjadi Wamen tetap melanggar UU yang sama dan UU
Kewarganegaraan. Yaitu, ia menjadi warga negara Indonesia dengan proses
naturalisasi pemain sepak bola, bukan naturalisasi yang diwajibkan UU KN bagi
pejabat tinggi politik, di mana saya menjadi anggota Pansus UU itu.
Pada saat
ini, Archandra menjadi ex officio Dirut Pertamina setelah Dirut dan Wadirut
dicopot RUPS. Sampai tahapan ini, tampaknya LBP sukses. Ada proyek sebesar Rp
700 triliun di situ yang bisa didulang untuk kepentingan pilpres dan korporasi
pengganti peran Reza Chalid. Saya kira LBP masih punya kesempatan menjadi
Wapres yang gagal diraihnya terganjal Jusuf Kalla (JK), rival abadinya dalam
bisnis maupun politik jika ia mampu menangguk yang Rp 700 triliun itu.
Tapi LBP
mengandalkan Archandra saya kira salah orang. Sejak awal, LBP sukses
mempromosikan Archandra dengan sejumlah kehebatan Archandra. Ternyata tak
benar. Kesalahan fatal menaruh Archandra karena kelakuan Archandra sendiri yang
bergaya ustadz di mesjid Al Azhar. Menurut mereka astuti, "Wong minta maaf
saja tidak", komplain mereka.
Buldozer
LBP tidak
sekadar mengancam. Rencana mau membuldozer para aktivis sudah ia kemukakan
sejak ketidakberesan kewarganegaraan Archandra. "Siapa saja yang
mengganggu Archandra, saya buldozer," kata LBP. Kemudian ancaman itu
diulangi waktu Tax Amnesty di mana LBP mengaku inisiatornya. Dan benar. Tanggal
1 Januari, sehari sebelum Demo Bela Islam 212, sebanyak 11 orang ditangkap
dengan tuduhan makar, puluhan orang di BAP. Jadi, LBP bukan Omdo (omong doang).
Karenanya kini semua aktivis diam, tiarap. Bungkam. Ketimbang dituduh makar.
Mereka ketakutan. Seminar dan diskusi berhenti sampai kini. Sudah habis kritik
yang mengecam Presiden Jokowi, berubah pujian. Padahal itu hasil kerja LBP.
Anjuran
saya, intelektual yang sudah diancam tadi, kudu ekstra hati-hati, daripada
masuk bui via Pasal 28 Ayat 2 UU ITE, juncto Pasal 107 KUHP, juncto Pasal 110
KUHP. Jadi barang itu: makar!
Saya pernah
diundang LBP ketika ia menjabat Menkopolhukam berkenaan kritik kita terhadap
Tax Amnesty di kantornya bersama Syahganda Nainggolan, Iksan Mojo,
Taufikurrahman Ruki, Sofiano, dan Ferdinan Hutahaean. Orangnya absolut dan
parasnya menakutkan. "Tunggu saja!", begitu ancaman LBP beredar di
Sosmed.
Makanya tadi
malam ketika saya menghadiri acara doa Rumah Amanat Rakyat di Cawang, sejumlah
mantan jenderal yang rambutnya sudah memutih, menyatakan tak ada niat mereka
mau makar. Di samping saya duduk Mochtar Efendy Harahap dan Hatta Taliwang
(yang dituduh makar oleh Tito Karnavian). Tapi toh, RAR tetap ditutup berganti
yayasan. Luar biasa LBP mampu membuat para jenderal tua itu paranoid. Suatu
prestasi yang perlu dicatat oleh sejarah demokrasi. [***]
Penulis
adalah mantan anggota Komisi Hukum DPR RI. (rmol)
0 Response to "Ada Apa Dengan Luhur Binsar Panjaitan?"
Posting Komentar