Suararakyat - Penunjukkan dua jenderal polisi untuk mengurus administrasi pemerintah di Jawa Barat dan Sumatera Utara dinilai salah kaprah.
Pasalnya, tugas Polisi bukanlah menjalankan program pembangunan, melainkan menjaga keamanan dan ketertiban. Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, tak tepat jika petinggi Polri ditarik untuk mengurusi politik pemerintahan.
"Kalau kata Pak Tjahjo (Mendagri Tjahjo Kumolo) memang enggak melanggar. Tapi, kalau membaca UU Kepolisian, jelas itu melanggar UU Kepolisian," kata Ray kepada Kricom di Jakarta, Sabtu (27/1/2018).
Ray menambahkan, akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya jika personel Polri masuk ke pemerintahan daerah. Apalagi kedua daerah itu tengah menggelar Pilkada.
"Risiko paling tinggi adalah menarik institusi Polri ke ranah politik. Yang sedari awal kita udah komit bahwa politik ini ini diurus oleh politisi. PNS, TNI dan Polri harus dibuat independen," papar dia.
Selain itu, lanjut Ray, Polri sendiri masih banyak masalah. Dari sekian banyak institusi negara, yang proses reformasinya belum berjalan baik adalah Polisi.
"Belum ada ada perubahan yang signifikan di Polisi, sekarang mereka ditarik-tarik lagi ke politik," kata dia.
Ray dengan tegas mengatakan, pada level yang profesional, Polri sepenuhnya belum profesional.
"Seperti jumlah kasus banyak, penyelesaian sedikit. Polisi lebih bersikap transparan, jauh dan membangun penyelesaian kasus yang berhubungan dengan mereka juga jauh," tutup Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.
Polemik soal pemilihan jenderal polisi menjadi Pj Gubernur muncul usai Mendagri Tjahjo Kumolo berencana mengusulkan ke Presiden Joko Widodo dua Jenderal Polri untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong di provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Di dua provinsi yang akan menggelar Pilgub pada 2018 itu masa jabatan gubernur lama habis pada Juni mendatang.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menunjuk Asisten Operasi (Assops) Kapolri, Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku sudah berkonsultasi dengan Kapolri dan Wakapolri soal pengajuan dua nama tersebut.
0 Response to "Tak Becus Urus Institusi Sendiri, Pati Polri belum Pantas Jadi Plt Gubernur"
Posting Komentar