Suararakyat - Presiden Joko Widodo diminta segera melakukan perombakan kabinet seiring adanya menteri yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.
Menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi, agenda pemerintahan Jokowi bisa terganggu bila tidak segera memilih calon pengganti menteri yang maju dalam pilkada tersebut.
"Sekarang ini proses di pilkada itu sifatnya masih administratif karena melewati tahap pencalonan. Tetapi kan ini sudah mengganggu agenda nasional," kata Rullyandi kepada rilis.id, Selasa (9/1/2018).
Adapun pembantu presiden yang maju dalam pilkada itu adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang telah resmi didukung sejumlah partai politik untuk menjadi calon gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur. Khofifah maju dalam Pilgub Jatim berpasangan dengan Emil Dardak.
"Mensos ini, dia bertanggung jawab dari Sabang sampai Merauke. Urusan negara yang bersifat nasional ini penting sekali," terangnya.
Selain Khofifah, kata dia, Jokowi juga harus segera mengganti Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu menurutnya, sesuai dengan komitmen Jokowi untuk tidak memperbolehkan para pembantunya merangkap jabatan.
"Di era pemerintahan Jokowi ini enggak boleh rangkap jabatan. Harusnya memang ya sikap konsistensi itu harus ada," tegasnya.
Dia menjelaskan, reshuffle kabinet memang merupakan hak prerogatif dari persiden. Terlebih, dalam konstitusi juga presiden diberikan kewenangan penuh untuk mengatur pemerintahannya, termasuk menyusun kabinet.
"Tapi dalam sistem presidensiil itu harus dilaksanakan dengan baik. Pemerintah tidak boleh terganggu karena ada hal-hal yang sifatnya politis, dinamis yang harus segera diselesaikan. Jadi tunggu apalagi. Harus segera (reshuffle kabinet)," tegasnya.
0 Response to "Menterinya Maju Pilkada, Jokowi Diminta Segera Reshuffle Kabinet"
Posting Komentar