Suararakyat - Calon gubernur Jawa Barat, Sudrajat, menyarankan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat soal pengusulan jenderal polisi menjadi penjabat, atau Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Jangan sampai ada stigma tendensius atas pengusulan itu.
Sebagian kalangan, kata Sudrajat, menganalisis masalah itu berdasarkan pertimbangan sesuai, atau bertentangan dengan undang-undang. Tetapi, dia berpendapat, masalah sesungguhnya terletak pada kebijaksanaan pemimpin, dan kebijaksanaan itu berdasarkan pada asas kepatutan dan kepantasan.
"Sehingga penempatan seorang, setiap keputusan yang ditetapkan pemerintah, jangan sampai ada stigma bahwa ini tendensius. Apalagi, khusus ditaruh di Jawa Barat dan Sumut," kata Sudrajat, ketika ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu malam, 27 Januari 2018.
Ia mengaku mendengar alasannya, karena Kepolisian Jawa Barat, khawatir akan terjadi huru-hara, seperti dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Tetapi, dia meyakini kekhawatiran itu tak beralasan, karena tak ada indikasi yang mengarah pada huru-hara.
Kalau pengusulan jenderal polisi menjadi penjabat gubernur Jawa Barat terus dipaksakan, dia memperingatkan bahwa itu akan kian memunculkan asumsi bahwa ada kepentingan tertentu di baliknya. "Karena masyarakat akan bertanya-tanya kenapa, kok, penjabat Kepolisian yang ditaruh."
Ia meminta pemerintah netral dan tak memihak. Sebab, pemerintah ibarat orangtua masyarakat, sehingga kalau ada rakyat yang memberontak, misalnya, harus diluruskan.
"Jawa Barat mau ditaruh Plt dari Kepolisian, karena Jawa Barat ada rusuh. Berarti kan, pemerintah sudah mengasumsikan Jawa Barat akan rusuh. Ini suatu hal yang salah. Dari mana? Saya sendiri rakyat Jawa Barat (berpendapat), tidak; saya lebih tahu. Saya jadi ragu-ragu dengan kekhawatiran ini," kata Sudrajat.
0 Response to "Mendagri Tunjuk Jenderal Polisi Jadi Pj Gubernur Jabar, Sudrajat: Pemerintah Sudah Asumsikan Jabar akan Rusuh"
Posting Komentar