Pemerintah akan menggunakan cara-cara persuasif dalam melaksanakan pembebasan lahan di wilayah pembangunan Bandara Kulon Progo. Sejauh ini sudah 99 persen warga yang telah menerima pembebasan lahan sehingga proses dapat terus berlanjut agar pembangunan bandara dapat terlaksana sesegera mungkin.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan proses pengosongan rumah di lahan calon bandara baru di Kulonprogo, harus dilakukan secara persuasif. Hal itu menanggapi aksi demonstrasi warga belakangan ini terkait penolakan aktivitas pembangunan bandara baru.
“Pendekatannya persuasif. Tidak ada cerita kasar-kasaran,” katanya di UGM, Kamis (7/12/17).
“Kita bangkitkan Yogya sebagai second destination pariwisata Indonesia,” katanya menambahkan.
Menanggapi adanya aksi demonstrasi penolakan bandara, ia menyebut akan mengumpulkan warga untuk mencari tahu yang mereka permasalahkan. Ia menjelaskan, keberadaan bandara baru di Kulonprogo sangat penting. Sebab Bandara baru akan membawa kebangkitan ekonomi yang luar biasa. Dengan adanya bandara baru, paling tidak lima juta wisatawan asing bisa datang setiap tahunnya.
Ia menegaskan, pemerintah sudah sangat hati-hati menyelesaikan masalah pembebasan lahan ini. Namun, jika dilihat dari Peraturan Menteri yang ada pembebasan tanah yang dilaksanakan sudah begitu toleran. “Dan ada satu proses konsinyasi yang sudah dilakukan, pembayaran sudah dilakukan kepada pengadilan,” ujar Budi.
Meski demikian, ia mengimbau agar proses dapat segera terselesaikan dan tidak menggunakan momentum ini untuk menciptakan konflik horizontal, sehingga pembangunan bandara bisa dilakukan. Menurutnya, kehadiran bandara bukan tidak mungkin membuat kebangkitan ekonomi terjadi di Yogyakarta.
0 Response to "Pemerintah Sangat Hati-hati dalam Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo"
Posting Komentar