Lamanberita – Pencapaian pembangunan dan pembenahan semua sektor secara bertahap di Indonesia ternyata belum memuaskan para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM). Fokus Utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengejar ketertinggalan dan ketimpangan infrastruktur di Indonesia dipandang sebelah mata oleh mereka.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut upaya penegakan hak azasi manusia selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengalami kemunduran dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Pihak KontraS melalui Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Feri Kusuma menjelaskan dibanding masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di bidang HAM Pemerintahan Jokowi telah mengalami kemunduran, hanya karena adanya indikasi penanggung jawab pelanggaran HAM banyak menduduki jabatan dalam pemerintahan.
Kelebihan Presiden SBY menurut KontraS lebih pada inisiatif SBY untuk mengundang dan berdiskusi dengan para korban pelanggaran HAM berat di Istana, namun dalam tataran pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian kasus HAM masih mandek.
Padahal untuk penyelesaian kasus HAM sangat dibutuhkan fakta-fakta aktual dan investigasi yang mendalam untuk suatu perkara. Sehingga Presiden Jokowi secara tersurat dalam RPJMN 2015-2019 menyampaikan niat membentuk komite ad hoc yang tugasnya mirip Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Presiden Jokowi masih memiliki waktu untuk merealisasikan pembentukan Komite Ad Hoc tersebut, namun para penggiat HAM harus tetap memperhatian dan mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan fondasi HAM yang kokoh melalui pembangunan fisik yang maupun sosial yang merata dan berkeadilan.
Saat menghadiri hari Hak Asasi Manusia, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kebijakan baik bukanlah seberapa banyak yang telah dilakukan pemerintah namun berapa banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Tradisi blusukan langsung ke masyarakat yang kerap dilakoni orang nomor satu di Indonesia ini bertujuan untuk menggali masalah-masalah mereka, mendengar aspirasi-aspirasi mereka, mendengar keinginan-keinginan mereka, dan mengetahui secara detail kepentingan masyarakat.
“Karena itulah saya sering turun ke bawah (blusukan), untuk melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan. masalah-masalah mereka, mendengar aspirasi-aspirasi mereka. Kita lihat di lapangan dan itu melihat dari sisi kepentingan masyarakat," jelas Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Minggu (10/12/2017).
Kebijakan tersebut selalu di kawal langsung oleh Jokowi termasuk melakukan pengawasan, pengecekan hingga monitoring mulai dari hulu hingga hilir.
Selain itu Jokowi pun menyampaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus ditingkatkan. Baik hak sipil, hak-politik, hak sosial maupun hak ekonomi.
“Meski tidak mudah namun, pemerintah terus berusaha keras agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak,”jelasnya.
“Memang masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki agar seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan, layanan pendidikan yang baik, dan layanan dasar lainnya,”imbuh Jokowi.
Menurut Jokowi, banyak yang sudah diupayakan untuk memenuhinya. Diantaranya pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diberikan kepada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu, serta pembagian jaminan kesehatan nasional berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dibagikan kepada 92,4 juta penerima.
“Selain itu hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian serius pemerintah. Yakni dengan memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat," pungkas Jokowi.
0 Response to "Pemerintah Masih Mengejar Hak Rakyat Pada Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Lainnya"
Posting Komentar