Setelah beberapa kali diberi pesan moral dan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan memangkas birokrasi. Presiden Jokowi akhirnya mengaku geram dengan birokrasi atau aturan perizinan yang rumit dan masih menjadi alat kepala daerah, pejabat dan kepala lembaga untuk alat pemerasan hingga pungli.
Bahkan Presiden Jokowi blak-blakan menyesali di beberapa daerah birokrasi yang rumit tersebut bahkan cenderung jadi objek untuk melakukan tindak pidana korupsi, seperti terungkap beberapa kali oleh KPK tentang suap terkait perizinan di daerah.
Menurut Presiden, banyak yang suka menerbitkan aturan yang tidak jelas, menggunakan bahasa yang abu-abu. Kalau nantinya minta surat klarifikasi, surat klarifikasi pun bisa dijadikan objek transaksi.
"Artinya, regulasi, aturan, perizinan, dan persyaratan itu sangat potensial menjadi alat pemerasan, alat untuk transaksi," ujar Presiden.
Presiden mengingatkan, cara-cara seperti ini tidak boleh diterus-teruskan, tidak boleh dibiarkan, dan jangan lagi diberi kesempatan.
“Regulasi itu seperti pisau bermata dua. Izin persyaratan bisa berpotensi jadi obyek korupsi. Saya bicara blak-blakan, birokrasi cenderung sebanyak mungkin membuat peraturan, izin dan syarat. Perizinan kita bukan lagi puluhan tapi ratusan. Apa-apa semua pakai izin, mau usaha pakai izin.
Banyak yang suka terbitkan aturan tidak jelas. Minta surat klarifikasi juga izin. Itu bisa jadi obyek transaksi, berpotensi jadi alat pemerasan. Cara-cara begini jangan diteruskan,” papar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di acara Hakordia 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).
Saking kesalnya dengan birokrasi yang berbelit-belit, Presiden Jokowi merasa itu bisa menurunkan produktivitas bangsa. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sempat berkelakar akan membuat lomba.
“Nanti saya mau buat lomba, siapa yang bisa pangkas peraturan akan diberi hadiah. Ini menjengkelkan, mau buat apa, ada izin, ada regulasi dan persyaratan. Ini fakta yang dihadapi. Layanan administrasi harus disederhanakan jangan ada aturan yang digunakan untuk alat pemerasan, pungli. Jangan ada yang jelimet,” ujarnya.
Terakhir Presiden Jokowi juga berpesan bahwa dunia dewasa ini berubah sangat cepat. Sehingga jangan sampai kita malah terus lambat dan terjerat dengan aturan yang dibuat sendiri.
"Inilah fakta yang kita hadapi. Semua jenis layanan administrasi harus disederhanakan, harus dipangkas. Ini pekerjaan besar kita ada di sini," tutur Presiden seraya menambahkan, jangan lagi ada aturan-aturan yang digunakan untuk alat pemerasan dan pungutan liar.
"Tidak boleh lagi ada yang njelimet-njelimet, yang ribet-ribet, yang ruwet-ruwet," sambung Presiden.
Oleh karena itu, lanjut Presiden Jokowi, tranparansi keterbukaan, kecepatan aturan yang sederhana juga perlu terus ditingkatkan.
“Contohnya perizinan usaha di BPKM, untuk 9 izin bisa diberikan dalam waktu tiga jam. Padahal dulu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Kalau dipaksa, diinjak dikit, nyatanya bisa. Tapi kalau hanya dihimbau, udah susah. Saya ajak semua pihak kerja sama Berantas korupsi. Perbaiki sistem, lanjutkan penegakkan hukum seadil-adilnya,” kata Presiden Jokowi.
0 Response to "Geram, Presiden Pakai Bahasa Njelimet, Ribet Dan Ruwet Untuk Birokrasi Yang Korup"
Posting Komentar