Lamanberita – Bola panas mulai ditendangkan para pemain propaganda di dunia maya. Satu per satu pemainnya mulai tampil. Berbagai isu coba ditendangkan mengarah pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Jelang tahun politik ini diprediksi makin memanas tujuan akhirnya pada pilpres 2019. Tak lain tujuannya hanya untuk membuat gaduh ditengah masyarakat luas dengan membuat opini provokatif.
Serangan paling jitu di era digital ini dimanfaatkan untuk menyerang hingga membunuh karakter pemerintah.
Media sosial kerap digunakan sebagai alat menghasut dan menyebarkan ujaran kebencian. Tak sedikit pula diantara mereka menyebarkan kebencian lantaran sakit hati atau memang menjadi bagian dari kelompok yang dibayar untuk menyerang pemerintah.
Para penebar hoax pun mulai gencar. Akun Facebook Arien MCA misalnya. Akun ini merupakan bagian dari Muslim Cyber Army. Ia memposting tulisan yang didalamnya bertanya mengenai pergantian jabatan Panglima TNI.
Kebebasan informasi tidak lantas bebas pula orang melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengetahuannya yang kurang mengenai pergantian Jabatan Panglima disinyalir bagian dari alur propaganda.
Berikut salah satu pertanyaan dalan akun FB Arien MCA:
“Surat Presiden ke DPR prihal permohonan pemberhentian Gatot sebagai Panglima adalah percepatan yang belum pernah terjadi pada panglima-panglima sebelumnya. Karena masa pensiun Gatot masih tanggal 31 Maret 2018. Memang ini sah. Tapi ada apa?”
Sebelumnya kita simak penjelasan DPR berikut ini.
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, mengharapkan Presiden Joko Widodo segera mengirim surat usulan pergantian Panglima TNI untuk dibahas oleh Komisi I DPR yang membidangi pertahanan. Ia mengatakan, usulan calon Panglima TNI diharapkan bisa masuk ke DPR sebelum akhir masa persidangan II pada 13 Desember.
Taufik menjelaskan, masa jabatan Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan berakhir pada Maret 2018 mendatang. Menurutnya, surat pergantian Panglima TNI harus segera dikirim ke DPR karena waktunya sudah mepet.
“Kami harapkan sesegera mungkin, biasanya semakin cepat semakin bagus. Karena memang perlu ada pertimbangan mengingat ini akhir tahun. Kemudian sebentar lagi DPR akan reses pada 13 Desember. Pertengahan Januari juga Presiden disibukkan penyampaian DIPA dan seterusnya,” kata Taufik di Komplek Parlemen RI, Rabu (29/11/17).
Perlu diketahui Jokowi telah mengajukan surat ke DPR soal pengusungan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi panglima TNI. Presiden Jokowi tentu memiliki pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada peraturan dalam memilih kandidat tersebut, antara lain anggota TNI yang berpangkat bintang empat.
Pemilihan Panglima TNI baru merupakan hak istimewa atau prerogratif Presiden Joko Widodo. Terlebih, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun dan tentu harus dipersiapkan sesegera mungkin mengingat DPR telah mendesak meminta Jokowi menyerahkan nama penganti Gatot.
Selain itu penunjukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru mendapat dukungan dari parlemen dan elemen masyarakat. Karenanya, sudah selayaknya Korps TNI, termasuk Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun mendukung langkah politik Presiden Jokowi.
Kemudian akun tersebut mencoba menyelam lebih jauh lagi mengenai sikap dan tindakan Presiden yang dengan tegas melarang Jendral TNI Gatot untuk mengambil tindakan strategis di TNI.
Memasuki masa transisi Panglima TNI, Jenderal Gatot menghindari kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Secara etika kepemimpinan, Panglima yang sedang menjabat sebaiknya tidak mengambil keputusan-keputusan strategis, seperti mutasi dan rotasi jabatan dan menyusun rencana yang tidak akan lagi bisa dilaksanakan.
Dengan kata lain, di masa transisi ini, Panglima TNI sebaiknya menyiapkan bahan yang perlu dilanjutkan oleh Panglima TNI baru daripada membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Instrumen inidiperlukan untuk membentuk TNI yang lebih baik agar mendorong proses transformasi TNI ke arah yang profesional dan modern.
Keputusan Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi (pati) TNI menjelang masa pensiunnya mendapat sorotan dari berbagai pihak dan partai politik. Langkah Gatot pun dinilai tak etis.
Perintah mutasi Gatot tersebut termaktub dalam surat keputusan Panglima TNI bertanggal 4 Desember 2017. Sebanyak 85 perwira tinggi (pati) TNI tercatat dipindahtugaskan. Mereka terdiri atas 46 pati Angkatan Darat, 28 pati Angkatan Laut, dan 11 pati Angkatan Udara.
Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai kebijakan mutasi terhadap puluhan perwira tinggi TNI pada akhir masa jabatan Gatot itu tidak etis.
“Ini soal etika, untuk menjaga kondusifitas di kubu internal TNI,” ujar Muradi.
Selain itu, timbul kesan bahwa Gatot sedang mencoba menyelamatkan pendukungnya di bawah pimpinan Panglima TNI yang baru. “Yang dapat promosi dianggap orangnya Gatot," Muradi menjelaskan. Hal itu bisa mengganggu kondisi internal TNI.
Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan sebaiknya Gatot tidak melakukan mutasi perwira tinggi TNI menjelang akhir masa jabatannya.
“Sepantasnya Panglima TNI Jenderal Gatot tidak membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis, karena proses pemberhentiannya sedang berlangsung," kata Al Araf, Rabu (6/12/17).
Menurutnya keputusan Gatot itu juga memicu kecurigaan publik. Apalagi akhir-akhir ini Gatot menjadi sorotan dan dianggap berminat maju dalam bursa pemilihan calon presiden-wakil presiden pada Pemilihan Umum 2019.
Menanggapi polemik ini, Menko Polhukam Wiranto, meminta publik tak mendebatkan hal ini. Menurut dia, pergantian perwira tinggi pasti melewati proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatang Tinggi (Wanjakti).
Kendati demikian Wiranto meyakini TNI sudah cukup matang. Sehingga seluruh prajurit dari tingkat terbawah hingga teratas hanya patuh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, bukan kepentingan lain.
“Sejak dulu, TNI itu ada isu ini orangnya siapa, itu isu sejak dulu ada. Tapi saya yakin bahwa TNI cukup matang. TNI AU, AL, dan AD, semuanya bertumpu pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Mereka adalah orangnya Republik Indonesia, orangnya Panglima tertinggi yang memimpin negeri ini,” katanya usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12).
Inilah yang harus dipahami oleh banyak pihak dan para penebar fitnah di media sosial agar lebih arif dan bijaksana dalam memposting tulisan ataupun gambar yang bersifat memecah persatuan. Apa yang dilakukan penulis di jejaring sosial hanya memperkeruh situasi sosial politik di Indonesia, jelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.
Larangan terkait tindakan yang melarang Gatot Nurmantyo dalam mengambil tindakan strategis tersebut merupakan tradisi yang baik untuk menjaga kondusifitas. Karena sejatinya kebijakan strategis seperti mutasi Perwira sebaiknya tidak dilakukan pada masa transisi dan sebaiknya dilakukan oleh Panglima TNI yang baru.
Kebebasan informasi tidak lantas bebas pula orang melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel tersebut memprovokasi masyarakat dengan mempermasalahkan hal-hal yang sah di mata hukum seolah-olah pemerintah tengah melakukan konspirasi tertentu. Hal ini merupakan bentuk adu domba antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah harus benar-benar menyaring setiap konten-konten di media sosial yang sarat kebencian dan adudomba tersebut.
0 Response to "Awas Provokasi Mainkan Isu Pergantian Panglima TNI"
Posting Komentar