Waspada Adu Domba Asing, Benturkan TNI-BIN dan Polri

Pengamat Intelijen UI Ridlwan Habib: Waspada Adu Domba Asing, Benturkan TNI-BIN dan Polri

RadarRakyat.Info- Pernyataan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo terkait pengadaan senjata terus jadi obrolan hangat dari elit politik sampai netizen.

Isu ini mengemuka Pasca Gatot dalam acara silaturahim dengan purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) kemarin menyampaikan, bahwa ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo ke Indonesia.

Pernyataan Panglima TNI terkait adanya institusi non-militer yang memesan 5000 pucuk senjata api telah menimbulkan goncangan. Turbulensi itu tak terhindarkan sebab, isu tersebut berkaitan dengan rasa aman ditengah masyarakat, apalagi tahun politik 2018 sudah di depan mata.

Meski demikian, tidak boleh ada yang paranoid dengan isu tersebut, meski bisa saja digoreng untuk memperburuk citra pemerintah tapi di sisi lain harus diwaspadai juga adanya pihak-pihak yang mengadu domba antar instansi resmi negara.

Sayangnya, ‘bola panas’ terlanjur menggelinding ke ruang publik, dan memaksa perlu investigasi resmi dilakukan. Dengan syarat bahwa investigasi itu dilakukan secara transparan oleh tim independen yang tidak terikat dengan kepentingan politik tertentu.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pengusutan isu impor senjata ilegal harus dilakukan dengan kepala dingin agar terlepas dari intrik-intrik politik. Sebelum ada keterangan yang jelas dari Panglima TNI soal institusi mana yang pernah berencana mengimpor senjata, Sufmi menyarankan untuk tidak berasumsi lebih jauh.

Menurut dia, masalah ini adalah masalah hukum, sehingga penilaian hanya boleh diberikan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum. Meski belakangan muncul spekulasi bahwa institusi tersebut adalah Badan Intelejen Negara (BIN).

Akan tetapi, menurut dia spekulasi tersebut sangat tidak berdasar. “Kita tahu berdasarkan tugas dan wewenang di bidang intelejen tidak ada kepentingan BIN untuk mengimpor senjata dengan jumlah begitu besar,” ungkapnya.

Dengan fungsi intelejen, BIN bertugas mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, Sufmi berkeyakinan bahwa yang dimaksud Panglima TNI bukan BIN.

Menanggapi hal tersebut, pengamat intelijen Ridlwan Habib menilai, ada pihak ketiga yang mencoba melakukan adu domba antara Panglima TNI, POLRI dan institusi BIN.

Ridlwan berpendapat, dari penelusuran dengan metode open source intelligence atau OSINT, operasi adu domba ini diyakini menggunakan media sosial.

Dibeberkan Ridlwan, pada tanggal 23 September 2017 sekira pukul 22.00 WIB muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN. Lantas, tagar itu pun sempat menjadi trending topic di Twitter. “Dari penelusuran saya, itu menggunakan auto bot, mesin, bukan akun akun asli,” jelasnya.

Diakui alumni S2 Kajian Intelijen UI ini memaparkan, Website perang bintang.com beralamat IP di 198.185.159.145 yang berada di Naples, Florida, Amerika Serikat. “Ada intensi dari pembuat situs itu untuk menyamarkan penjejakan,” ungkap dia menegaskan.

Selanjutnya, Minggu, 24 September 2017 pagi, isu itu semakin memanas karena beredar berita melalui WhatsApp group yang mengutip situs perang bintang.com. “Padahal di berita itu ada wawancara fiktif seolah olah Kepala BIN diwawancarai padahal tidak pernah dan tidak jelas lokasi wawancaranya. Tujuannya jelas fitnah dan menyesatkan,” bebernya.

Tak hanya BIN yang jadi sasaran, aku lain pun menuduh Polri mempunyai senjata ilegal. Bahkan dengan gambar gambar hoax,” kata Ridlwan.

Satu contoh pada sebuah postingan di media sosial yang menunjukkan tumpukan gambar senjata AK 47 yang disebut sebut milik Polri. Padahal, setelah ditelusuri di internet gambar tumpukan senjata tersebut merupakan gambar di konflik Yaman tahun 2016. “Jadi memang tujuannya adu domba dengan modal gambar hoax,” sambung dia.

Isu ini menurutnya, tak lain ada upaya asing memecah belah bangsa agar Indonesia gaduh. Tujuan utamanya, membuat masyarakat saling curiga termasuk personel di dalam kepolisian, BIN, dan TNI. Masyarakat dibuat tidak tenang oleh isu isu sehingga resah dan tidak percaya pada pemerintah, ini sangat berbahaya.

“Operasi intelijen asing yang sangat berbahaya karena mengadu domba para Bhayangkari negara, padahal hubungan Panglima, Kepala BIN, Kapolri harmonis dan baik baik saja,” ucapnya.

Terakhir kata dia, keputusan Menkopolhukam, Wiranto dalam menenangkan suasana sudah tepat dan terukur. “Kalau setelah ini terus memanas, pasti ada kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia akur, rukun dan damai,” tegas dia.

Dengan penjelasan Wiranto, diharapkan publik bisa menerima dan memahami, sehingga tidak terus memainkan isu ini menjadi berkepanjangan. Bahkan Wiranto menegaskan menjamin keamanan nasional tetap terjaga. “Kalau tidak saya jelaskan, banyak spekulasi muncul,” tegas Wiranto.

Masyarakat juga diharapkan tidak terpancing dan memakan mentah-mentah polemik adu domba ini melalui berita-berita Hoax, atau tidak jelas sumbernya. Masyarakat juga harus cerdas dalam menerima informasi serta tidak menyebarkan berita-berita yang berpotensi gaduh. rk