Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
RadarRakyat.Info-Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan reaksi publik terhadap rencana penataan Kompleks Parlemen.
Adapun, penataan Kompleks Parlemen termasuk rencana pembangunan gedung baru pengganti Gedung Nusantara I, pembangunan alun-alun demokrasi hingga museum dan perpustakaan.
Fahri menegaskan, kuasa pengguna anggaran berada di tangan eskekutif. Sedangkan legislatif, dalam hal ini hanya memberikan ide.
Eksekusi penataan Kompleks Parlemen berada di Sekjretaris Jenderal DPR yang kemudian dibahas kembali di Badan Anggaran untuk disetujui atau tidak.
"Kan ada pemerintahnya di situ pada saat pembahasan anggaran," ucap dia.
Adapun mengenai pembangunan apartemen anggota DPR yang dibatalkan, Fahri menuturkan hal tersebut karena Ketua DPR RI Setya Novanto tak ingin ribut.
"Masalahnya kami baru ngomong ini, kawasan harus ditata begini, begini. Ini sudah jadi ribut sedunia padahal belum ada rencananya," kata dia.
Sebelumnya, Setya Novanto menegaskan bahwa pembangunan apartemen anggota DPR belum perlu dilakukan.
"Kami sudah putuskan tidak perlu kami harus membangun atau kami menyewa apartemen. Itu sudah final kami putuskan bersama," kata Novanto.
Namun, penataan Kompleks Parlemen termasuk pembangunan gedung baru DPR kemungkinan tetap berjalan. Novanto menjelaskan, pembangunan gedung situasional karena kondisinya saat ini sudah melebihi kapasitas.
Tidak hanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) juga berkeinginan membangun gedungnya sendiri.
Sekretaris Jenderal DPD, Sudarsono Hardjosoekarto menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru sudah cukup sering dibahas tiga lembaga parlemen, yakni DPR, DPD dan MPR bersama pemerintah.
Bahkan, maket penataan Kompleks Parlemen telah disepakati oleh tiga pimpinan.
"Sudah berseri, pertemuan tiga lembaga dan juga dengan pemerintah, sejak 2014, 2015. Waktu itu sudah ada kesepakatan maket ini," ucap Sudarsono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/8/2017).
Berdasarkan maket yang telah disepakati tiga pimpinan lembaga, gedung baru DPR rencananya akan dibangun di sebelah Gedung Nusantara I DPR saat ini.
Sedangkan Gedung DPD rencananya akan dibangun di lahan lahan parkiran depan Gedung Sekretariat Jenderal DPR.
Anggaran pembangunan awal gedung DPR berkisar Rp 320,4 miliar. Sedangkan pembangunan gedung DPD sesuai surat Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang kepada Presiden Joko Widodo diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 929, 2 miliar.
Adapun, penataan Kompleks Parlemen termasuk rencana pembangunan gedung baru pengganti Gedung Nusantara I, pembangunan alun-alun demokrasi hingga museum dan perpustakaan.
"Masa kami mau berwacana mengintegrasikan kawasan parlemen saja kita ribut sedunia? Pemerintah mau mindahin Ibu Kota, ya kita biasa-biasa saja, santai saja," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Fahri menegaskan, kuasa pengguna anggaran berada di tangan eskekutif. Sedangkan legislatif, dalam hal ini hanya memberikan ide.
Eksekusi penataan Kompleks Parlemen berada di Sekjretaris Jenderal DPR yang kemudian dibahas kembali di Badan Anggaran untuk disetujui atau tidak.
"Kan ada pemerintahnya di situ pada saat pembahasan anggaran," ucap dia.
Adapun mengenai pembangunan apartemen anggota DPR yang dibatalkan, Fahri menuturkan hal tersebut karena Ketua DPR RI Setya Novanto tak ingin ribut.
"Masalahnya kami baru ngomong ini, kawasan harus ditata begini, begini. Ini sudah jadi ribut sedunia padahal belum ada rencananya," kata dia.
Sebelumnya, Setya Novanto menegaskan bahwa pembangunan apartemen anggota DPR belum perlu dilakukan.
"Kami sudah putuskan tidak perlu kami harus membangun atau kami menyewa apartemen. Itu sudah final kami putuskan bersama," kata Novanto.
Namun, penataan Kompleks Parlemen termasuk pembangunan gedung baru DPR kemungkinan tetap berjalan. Novanto menjelaskan, pembangunan gedung situasional karena kondisinya saat ini sudah melebihi kapasitas.
Maket disepakati
Tidak hanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) juga berkeinginan membangun gedungnya sendiri.
Sekretaris Jenderal DPD, Sudarsono Hardjosoekarto menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru sudah cukup sering dibahas tiga lembaga parlemen, yakni DPR, DPD dan MPR bersama pemerintah.
Bahkan, maket penataan Kompleks Parlemen telah disepakati oleh tiga pimpinan.
"Sudah berseri, pertemuan tiga lembaga dan juga dengan pemerintah, sejak 2014, 2015. Waktu itu sudah ada kesepakatan maket ini," ucap Sudarsono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/8/2017).
Berdasarkan maket yang telah disepakati tiga pimpinan lembaga, gedung baru DPR rencananya akan dibangun di sebelah Gedung Nusantara I DPR saat ini.
Sedangkan Gedung DPD rencananya akan dibangun di lahan lahan parkiran depan Gedung Sekretariat Jenderal DPR.
Anggaran pembangunan awal gedung DPR berkisar Rp 320,4 miliar. Sedangkan pembangunan gedung DPD sesuai surat Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang kepada Presiden Joko Widodo diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 929, 2 miliar.
0 Response to "Fahri Hamzah Heran Penataan Kompleks Parlemen Diributkan, Pindah Ibu Kota Tidak"
Posting Komentar