Foto: Rengga Sancaya/detikcom
RadarRakyat.Info-Presiden Jokowi sempat berbicara akan menggeser, mencopot, atau mengganti menteri yang tak penuhi target. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyerahkan hal tersebut kepada Jokowi.
Menurut JK, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, hal ini tergantung keputusan dan penilaian presiden.
"Reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi tentu tergantung cara penilaian-penilaian yang diadakan Pak Presiden," kata Jusuf Kalla di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).
Ia tidak mau mengungkapkan adakah menteri yang belum bekerja maksimal sehingga target belum tercapai akan diganti. Menurutnya, hal itu adalah urusan pemerintah.
"Ya, itu urusan pemerintah," ujar JK.
Sebelumnya, dalam sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 kemarin, Presiden membahas soal target-target yang diberikan kepada menteri. Jokowi mengatakan tak segan mencopot menteri yang tak berhasil mencapai target.
"Saya kerja memang selalu pakai target. Pak menteri tidak pernah tanya ke saya, 'Pak ini targetnya terlalu besar.' Itu urusan menteri, target itu harus selesai. Kalau tidak selesai, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan lainnya," kata Jokowi arena KEU di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).
Dalam reshuffle kabinet pertama dan kedua, Jokowi terlebih dulu melempar sinyal-sinyal sebelum benar-benar mengganti para pembantunya. Sebelum reshuffle pertama pada Agustus 2015, Jokowi kerap bicara soal evaluasi kinerja menteri. Soal evaluasi ini 'digaungkan' Jokowi bulan Juni 2016, lalu reshuffle benar-benar terjadi dua bulan setelahnya.
Pada reshuffle jilid II di pengujung Juli 2016, pernyataan soal kemungkinan pergantian menteri sudah dilempar Jokowi bulan Maret 2016. Jokowi mengutarakan hal itu saat menghadiri peringatan HUT Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.
Di acara itu, Jokowi berbicara soal SDM, pangan, dan energi. Dalam paparannya itu, Jokowi mengingatkan kunci persaingan adalah efisiensi dan kecepatan. Dia menekankan, tahun 2016 efisiensi dan kecepatan harus semakin sesuai target. Nah, sang presiden kemudian menyinggung rencana melakukan reshuffle kabinet.
"Tahun ini akan semakin kita dapatkan. Bagaimanapun nanti caranya. Entah ganti menteri lagi atau gimana nanti," ujar Jokowi saat itu. Tiga bulan setelah pernyataan ini, tepatnya 27 Juli 2016, 12 menteri diganti. (detik)
Menurut JK, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, hal ini tergantung keputusan dan penilaian presiden.
"Reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi tentu tergantung cara penilaian-penilaian yang diadakan Pak Presiden," kata Jusuf Kalla di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).
Ia tidak mau mengungkapkan adakah menteri yang belum bekerja maksimal sehingga target belum tercapai akan diganti. Menurutnya, hal itu adalah urusan pemerintah.
"Ya, itu urusan pemerintah," ujar JK.
Sebelumnya, dalam sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 kemarin, Presiden membahas soal target-target yang diberikan kepada menteri. Jokowi mengatakan tak segan mencopot menteri yang tak berhasil mencapai target.
"Saya kerja memang selalu pakai target. Pak menteri tidak pernah tanya ke saya, 'Pak ini targetnya terlalu besar.' Itu urusan menteri, target itu harus selesai. Kalau tidak selesai, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan lainnya," kata Jokowi arena KEU di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).
Dalam reshuffle kabinet pertama dan kedua, Jokowi terlebih dulu melempar sinyal-sinyal sebelum benar-benar mengganti para pembantunya. Sebelum reshuffle pertama pada Agustus 2015, Jokowi kerap bicara soal evaluasi kinerja menteri. Soal evaluasi ini 'digaungkan' Jokowi bulan Juni 2016, lalu reshuffle benar-benar terjadi dua bulan setelahnya.
Pada reshuffle jilid II di pengujung Juli 2016, pernyataan soal kemungkinan pergantian menteri sudah dilempar Jokowi bulan Maret 2016. Jokowi mengutarakan hal itu saat menghadiri peringatan HUT Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.
Di acara itu, Jokowi berbicara soal SDM, pangan, dan energi. Dalam paparannya itu, Jokowi mengingatkan kunci persaingan adalah efisiensi dan kecepatan. Dia menekankan, tahun 2016 efisiensi dan kecepatan harus semakin sesuai target. Nah, sang presiden kemudian menyinggung rencana melakukan reshuffle kabinet.
"Tahun ini akan semakin kita dapatkan. Bagaimanapun nanti caranya. Entah ganti menteri lagi atau gimana nanti," ujar Jokowi saat itu. Tiga bulan setelah pernyataan ini, tepatnya 27 Juli 2016, 12 menteri diganti. (detik)
0 Response to "Jokowi Bicara Penggantian Menteri, JK: Reshuffle Hak Presiden"
Posting Komentar