RadarRakyat.Info-Tim pemenangan Basuk Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat menduga KPU DKI telah dipolitisasi menyusul adanya aturan agar peserta Pilkada wajib cuti kampanye di putaran kedua.
"Ada
indikasi yang kurang baik dari KPU DKI, sejak ketemu Anies (Baswedan) di
pemungutan suara ulang," kata juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot,
Bestari Barus kepada Rimanews, hari iniPertemuan Ketua KPU DKI Sumarno dengan
Anies di TPS 29 Kalibata, Jakarta Selatan, 19 Februari lalu memang menjadi sorotan
banyak pihak, tak terkecuali tim pemenangan Ahok-Djarot.
Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ketika itu pun menegaskan akan
menyelidiki pertemuan tersebut jika ada warga atau pihak yang merasa keberatan.
Namun Sumarno menegaskan, pertemuan dengan Anies tidak disengaja.
Meski
demikian, Bestari menganggap hal tersebut tidak bisa dianggap remeh. Selain
masalah kewajiban cuti, dia juga memprotes banyaknya kerugian yang dirasakan
pasangan calon petahana, Ahok-Djarot pada putaran pertama. Contoh, dengan
hilangnya hak suara ribuan warga di hari pemungutan suara 15 Februari lalu.
"Makanya
saya melihat KPU DKI ini ada pesanan-pesanan tertentu. Apalagi pada aturan
kewajiban cuti," ujar Bestari.
Ahok sejauh
ini menyatakan akan menerima aturan jika KPU mewajibkan dirinya cuti di
puataran kedua. Namun, Djarot menyatakan keberatan.
Sebab, kata
Djarot, puncak musim hujan akan segera datang sekitar Maret atau April 2017.
Dia menyatakan ingin memantau persiapan Pemprov DKI dalam menghadapi puncak
musim hujan itu. Dia mengingatkan bahwa tahun ini merupakan siklus lima tahunan
banjir Jakarta. (r)
0 Response to "Ahok-Djarot tuding KPU telah dipolitisasi"
Posting Komentar