Belum Berhentikan Ahok, Mendagri Disebut Sedang tak Jujur dan Munafik

RadarRakyat.Info-Pengamat Kebijakan Publik ‎Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar tak berulah terkait persoalan pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hal tersebut disampaikan Amir menanggapi pernyataan Tjahjo soal penonaktifan Ahok sebagai gubernur DKI menunggu hasil tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Tjahjo jangan mempertontonkan ketidakjujuran intelektual dan kemunafikan politik. Rakyat jangan dikira bodoh," kata Amir kepada TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Menurutnya, masyarakat sudah hafal permainan nakal seperti ini. Apalagi, Tjahjo adalah kader PDIP, salah satu partai pengusung Ahok di Pilgub DKI 2017.

Amir mengingatkan, bahwa aturan main bagi seorang Kepada Daerah yang menyandang status terdakwa sudah jelas diatur dalam Undang Undang No.23 tahun 2014, pasal 83 ayat 1 dan 2.

Di situ, kata dia, diatur bahwa kepala daerah yang menjadi terdakwa dengan ancaman pidana penjara lima tahun secara otomatis diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

"Kalau tidak ikut aturan itu, Tjahjo mau pakai aturan yang mana? Negeri ini tidak bisa diperlakukan suka-suka dia, atau sesuai selera PDIP. Baik gubernur, bupati maupun wali kota wajib diberhenti. Tapi aturan itu kenapa tak bisa menyentuh Ahok?," tegas Amir.

Karenanya, dia berpesan agar Tjahjo berhenti berakrobat hukum dan mencamur adukkan dengan kepentingan politis.

"Tjahjo jangan menari-nari dengan tafsirnya sendiri, karena ini hanya satu undang-undang yang mengatur soal kepala daerah. Yakni Undang Undang No.23 tahun 2014, tidak ada yang lain," cetus Amir.

Sebelumnya Mendagri telah menegaskan pemberhentian sementara terhadap Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya akan terjadi jika ada tuntutan di atas lima tahun penjara terhadap kasus penistaan agama. Dan keputusan penonaktifan tersebut menunggu penuntutan oleh JPU.

JPU telah menggunakan Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perkara penistaan agama untuk kasus Ahok yang kini berjalan di persidangan. Pada pasal 156 disebutkan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, sedangkan pada 156a ancaman pidana adalah lima tahun bila Ahok terbukti dengan sengaja melakukan penodaan agama.‎